Pola pikir e-commerce Indonesia tertinggal perlu diubah

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Aulia E. Marinto menegaskan tak perlu membanding-bandingkan pertumbuhan e-commerce Indonesia dengan negara lain. Misalnya saja Tiongkok. Tiongkok lebih dahulu menerapkan e-commerce sekitar 10 tahun lebih dibandingkan negeri ini. Hal ini, tentu saja tak sama dan rasanya tak layak dibandingkan.

Bila meniliki progresnya berdasarkan berbagai sumber, memang pertumbuhan e-commerce di Indonesia masih di angka 1-2 persen. Progres itu, dikata dia, merupakan hal yang lumrah. Sebab, negeri ini terbilang baru menerapkan.

"Jadi ya lumrah jika negara-negara seperti Tiongkok dan lainnya bisa mencapai 7-10 persen pertumbuhan e-commerce-nya dibandingkan dengan kita. Kita kan baru memulai sekitar 2-3 tahun yang lalu," terang dia.

Angka pertumbuhan e-commerce itu, jelasnya, jangan dijadikan sebagai landasan tolok ukur ketertinggalan negeri ini. Justru, seharusnya mengubah pola pikir bahwa negeri ini memiliki potensi yang luar biasa untuk digenjot di mana angka itu baru sekitar 2 persen yang dicapai. Berbeda hal, jika sudah lama menerapkan e-commerce. Angka 2 persen itu layak untuk dikritisi.

"Mindset tertinggal itu perlu diubah. Itu justru potensi Indonesia yang harus dicapai karena masih 2 persen. Belum ada ini, belum ada itu, bukan sesuatu kekurangan. Itu malah harus segera dilakukan. Kita punya potensi yang belum tergali dan digital ekonomi besar sekali," ungkapnya.

Kendati begitu, diakuinya, percepatan pertumbuhan e-commerce di negeri ini bisa dibilang lebih cepat dibandingkan saat awal-awal negara lain mulai menerapkan. Ini terletak pada keikutsertaan seluruh stakeholder untuk mempercepat penetrasi dari pertumbuhan perdagangan online.

"Kita membangun industri ini pasti benchmark dengan negara-negara yang menerapkan lebih dulu. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa semua stakeholder sudah terlibat. Oleh karenanya, kita optimis pertumbuhan kita lebih cepat, prosentase antara online dengan offline akan terakselerasi lebih cepat. Kalau negara lain, kan mereka memulai dulu baru pemerintahnya. Kita kan berbeda. Pemerintah pun sudah mendukung dengan adanya road map e-commerce," kata dia.

Sebagaimana diketahui, road map e-commerce tersebut tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid 14. Dalam peta jalan itu, terdapat tujuh poin utama yakni logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan sumber daya manusia, dan keamanan siber.

Bila peta jalan ini benar-benar dijalankan, maka prediksi nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 mencapai USD 130 miliar bisa jadi bukan sebuah isapan jempol belaka. Bahkan sanjungan dan harapan menjadi negara yang kuat se Asia Tenggara dari sisi digital ekonomi, benar-benar terjadi.