Pengambil keputusan TI di Indonesia beralih ke open source

Merdeka.com - Saat ini para pengambil keputusan TI di Indonesia kabarnya tengah beralih ke open source. Tujuannya untuk mendorong efisiensi dan inovasi digital. Hal itu terungkap dalam sebuah studi Open Source Drives Digital Innovation yang melibatkan 455 CIO dan pengambil keputusan dari sembilan negara di Asia Pasifik. Secara detail, studi ini menunjukkan para responden dari Indonesia meyakini inovasi teknologi sangat penting dan kritikal untuk perusahaan.

Hal itu terbukti dari 35 persen petinggi perusahaan melaporkan bahwa mereka telah mengimplementasikan open source dan bahkan berencana untuk memperluas implementasi open source sebesar enam persen, sementara 59 persen responden berencana untuk menerapkan solusi-solusi open source dalam 12 bulan ke depan.

"Banyak orang mengantisipasi bahwa laju disrupsi digital akan terus meningkat, yang menimbulkan dampak yang lebih luas dan lebih dalam terhadap perusahaan, dan setiap industri akan segera menemukan pesaing digital mereka. Menjadi lebih mendesak dibanding sebelumnya bagi perusahaan untuk menemukan keunggulan kompetitif mereka sendiri melalui teknologi," ujar Dirk-Peter van Leeuwen, Senior Vice President and General Manager, Asia Pacific, Red Hat, dalam keterangannya.

"Melalui pergeseran ini, open source telah berkembang dan memainkan peran yang semakin strategis sebagai pilihan default bagi inovasi teknologi guna membantu perusahaan meningkatkan kelincahan, efisiensi dan inovasi mereka," tambah dia.

Solusi-solusi open source menawarkan beragam keuntungan, di antaranya implementasi yang lebih cepat dan peningkatan fleksibilitas, yang dapat memungkinkan perusahaan untuk menghadirkan pengalaman pelanggan, layanan, dan produk-produk baru dengan lebih cepat.

Studi tersebut diprakarsai oleh Red Hat dan berakhir pada bulan September 2016. Forrester Consulting melakukan survei wawancara telepon dengan bantuan komputer (computer-assisted telephone interviewing/CATI). Survei terkostumisasi ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki 1.000 karyawan atau lebih. Responden survei mencakup perusahaan-perusahaan di industri jasa keuangan, pemerintah, layanan kesehatan dan telekomunikasi.