Palapa ring paket barat segera digelar

Merdeka.com - Proyek Palapa Ring akhirnya segera dibangun. Indikasinya muncul setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Palapa Ring Barat yang merupakan konsorsium Moratel - Ketrosden Triasmitra.

Selain itu, ditandai pula dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan proyek tersebut antara PT. Palapa Ring Barat dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta perjanjian regres antara PT. PII dengan Kemenkominfo.

Proyek yang sempat mandeg lama ini, merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana availability payment berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). Skema avalability payment (AP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.

"Palapa Ring ini sebagaimana diketahui sekitar 11 tahun lalu udah direncanakan, namun dasarnya gak feasible soal keuangan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, saat acara penandatanganan perjanjian kerja sama itu di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/2).

"Semoga ini menjadi titik awal dan leverage untuk peningkatan infrastruktur di Indonesia," lanjutnya.

Nilai dari paket barat Palapa Ring ini senilai Rp. 1,28 Triliun dan dengan panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km. Paket Barat akan menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna).