Merdeka.com - Pasca ditandatanganinya surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 tahun 2015 tentang kebijakan penataan ulang 4G di frekuensi 1800 MHz, saat ini pemerintah dan operator sedang membahas implementasinya.

Penataan ulang ini bertujuan agar operator bisa menempati blok pita frekuensi secara berurutan demi mengoptimalkan spektrum yang mereka miliki. Pembahasan mengenai hal itu masih dalam tahap kesepakatan untuk memulai wilayah mana yang akan mulai terlebih dahulu dan metode perpindahan kanal frekuensinya. Namun, yang lebih menjadikannya alot adalah metode perpindahan kanal frekuensi antara direct atau indirect.

Selain bersifat teknis, metode ini juga berpengaruh terhadap biaya. Pasalnya, jika empat operator menggunakan metode direct, diprediksikan biaya perpindahan kanal frekuensi lebih murah dibandingkan dengan indirect. Dari estimasi awal sekitar Rp 1 triliun ternyata bisa ditekan hingga Rp 500 miliar.

"Kalau secara total biayanya Rp 500 miliar, dan khusus untuk XL sendiri alokasinya Rp 100 miliar," ujar Wakil Presiden Direktur XL dan salah satu petinggi di Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini yang ditemui di sela relaunching brand Axis di Jakarta, (30/3).

Namun sayangnya, empat operator masih belum satu suara soal perpindahan metode kanal frekuensi ini. Misalnya saja Telkomsel yang memilih indirect. Telkomsel khawatir jika menggunakan metode direct, maka akan mengganggu layanan pelanggannya‎.

Sementara untuk XL memilih direct, karena ‎bisa lebih leluasa untuk bergerak di 1.800 MHz meski sama-sama memiliki lebar pita 22,5 MHz seperti Telkomsel. Itu karena dari sebelumnya cuma punya 7,5 MHz, kini operator itu punya tambahan 15 MHz yang notabene masih lowong sejak mengakuisisi Axis Telekomunikasi Indonesia.

Seperti diketahui, di spektrum 1.800 MHz saat ini total ada lebar pita 75 MHz yang masih ditempati oleh total 180 juta pelanggan 2G yang masih aktif menggunakan frekuensi tersebut untuk layanan telepon dasar dan pesan singkat SMS.