OpenBTS mustahil selama vendor masih berkuasa

Merdeka.com - OpenBTS sudah cukup lama dibawa Onno W. Purbo ke Indonesia. Filosofi yang terkandung dalam openBTS adalah suatu alat sederhana berharga murah yang bisa disediakan di desa-desa untuk telekomunikasi murah.

Meski cukup sederhana, namun Kementerian Kominfo sudah lama menentangnya dan bahkan menganggapnya tidak sesuai aturan meski tidak berani menyebutnya sebagai illegal.

Wajar saja pemerintah tidak mendukung, karena bila openBTS didukung, bahkan difasilitasi dengan regulasi, baik frekuensi maupun penomorannya, maka operator bakal kolaps dan gigit jari. Investasi triliunan operator pun bisa menguap hanya dengan alat seharga Rp 12 juta atau dengan amplifier seharga Rp 200 jutaan.

Operator yang telah memberi banyak kepada negara, baik lewat pajak, maupun PNBP dan pungutan USO itu tentu saja ketar ketir. Wajar, karena selain tarif yang ditawarkan openBTS bisa semau sendiri, bahkan bisa saja gratis, sinyalnya di daerah dalam jangkauan 20 km pun bagus.

Parahnya, openBTS bisa dijalankan oleh industri rumah tangga sekalipun, atau satu desa iuran membeli perangkatnya, sehingga bisa saja ada ratusan bahkan ribuan operator telekomunikasi dengan openBTS. Kalau sudah begini, operator bisa-bisa bangkrut.

Titik terang penggunaan openBTS mulai nampak saat BRTI melunak dan membolehkan pemakaian openBTS.  Namun, BRTI hanya membolehkan pemakaian openBTS oleh operator telekomunikasi yang sudah berlisensi, dan tidak boleh selain itu.

Menurut pakar telematika Onno W. Purbo, pemerintah harus berani menyerahkan pilihan kepada operator, apakah akan menggunakan openBTS atau menggunakan perangkat milik vendor yang harganya sampai miliaran rupiah.

Yang jadi pertanyaan, apakah operator berani meninggalkan vendor? Dan apakah mereka juga berani menggunakan perangkat yang open yang masih harus dibuktikan reabilitasnya? Pasti jawabannya tidak, karena vendor masih berkuasa atas teknologi dan regulasi.

Vendor pula yang menentukan arah, kapan harus GPRS, 3G, G/LTE, atau 5G, sedangkan regulasi dipaksa menyesuaikannya atau akan ketinggalan. Oleh karena itulah, implementasi openBTS secara massal di Indonesia, mungkin hanya mimpi. (mdk/ega)