Netflix diblokir, Telkom Group klaim bentuk perlindungan masyarakat

Merdeka.com - Telkom Group akhirnya buka suara perihal pemblokiran layanan video streaming Netflix. Telkom berpendapat, hal itu merupakan langkah mereka untuk melindungi masyarakat karena terkait aturan yang belum dipenuhi Netflix. Selain legalitas yang harus dipenuhi, konten yang disediakan Netflix juga harus memenuhi aturan yang berlaku di negeri ini.

"Content Netflix harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman khususnya Pasal 57," kata Vice President Corporate Communication Telkom Group, Arif Prabowo kepada Merdeka.com, Rabu (27/1).

Oleh sebab itu, untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian layanan sesuai dengan himbauan Pemerintah, Netflix diharapkan mengantongi izin usaha di Indonesia serta memiliki contact point layanan untuk memudahkan konsumennya.

Di Vietnam pemerintah setempat saat ini meminta Netflix agar memiliki izin dari regulator setempat dan memastikan content yang disalurkan comply dengan aturan yang ada di Vietnam. Di Singapura dan juga Itali, layanan Netflix pernah diblokir hingga Netflix mematuhi regulasi yang berlaku di dua negara tersebut.

"Langkah yang kami ambil dilatarbelakangi untuk melakukan perlindungan dan kepastian layanan kepada masyarakat Indonesia," tambah Arif.

Arif juga membantah jika Telkom Group memblokir layanan video streaming Netflix dilandasi atas dasar strategi bisnis Telkom Group untuk 'menyelamatkan' layanan yang serupa, UseeTV.

"Tidak ada kaitannya dengan UseeTV. Hal ini bisa benchmark di beberapa negara lain terkait dengan complience-nya," terang dia.

Langkah ini, lanjut dia, semata-mata atas dukungan Telkom sebagai BUMN kepada Pemerintah selaku regulator agar Netflix segera melakukan pembicaraan dengan Regulator ataupun operator untuk memberikan kepastian layanannya kepada masyarakat Indonesia.