Model bisnis internet di Indonesia perlu dikaji lagi
Merdeka.com - Pemerintah dan komunitas telematika diminta mengkaji ulang praktik bisnis internet di Indonesia agar legal dispute seperti pada kasus IM2 tidak terulang lagi di masa mendatang.
Imbauan tersebut disampaikan oleh Rudi M. Harahap, staf pengajar IT Governance and Assurance pada Universitas Bina Nusantara dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Menurut dia, pengkajian tersebut harus melibatkan aparat hukum dan para ahli assurance (auditor) negara.
"Tidak ada kata terlambat untuk menata kembali business model internet di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari kasus IM2 dan Indosat, sebagaimana terjadi juga sebelumnya di negara lain," tegasnya.
Terkait dengan kasus IM2 sendiri, Rudi menilai semua pihak mesti fokus ke pokok masalah persidangan, tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika satu pihak membawa kasus ini ke PTUN yang akhirnya membuang-buang waktu dan energi semua pihak.
Seperti diketahui, vonis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah jatuh kepada mantan Dirut IM2 Indar Atmanto yaitu hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sedangkan Indosat dan IM2 sebagai perseroan dikenai denda sebesar Rp 1,3 triliun yang harus dilunasi setahun sejak keputusan bersifat tetap.
Imbas kasus IM2 tersebut menjadikan kekisruhan di industri internet di Tanah Air. Bahkan semua ISP yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan mengembalikan lisensi yang dimilikinya karena khawatir disalahkan oleh hukum.
Regulator pun untuk sementara waktu menunda proses perizinan baru untuk semua izin telekomunikasi sampai salah penafsiran yang dilakukan Kejaksaan dan pengadilan terselesaikan.
(mdk/ega)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo heran dengan pernyataan bahwa program internet cepat lebih penting dari pada program makan siang gratis
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, tak mungkin seseorang memilih internet otaknya lambat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Subianto mengaku heran dengan pernyataan bahwa program internet cepat lebih penting dari pada program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaRencana aturan tersebut dapat merugikan industri media digital yang tengah kena disrupsi tiada henti.
Baca SelengkapnyaSelama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survey internet Indonesia 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaProyeksi Prabowo ini berkaca pada kian meningkatnya daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya