Menteri Jonan ke Uber dan Grab Car: Tolong diurus izinnya!

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengatakan bahwa pihaknya telah berkali-kali mengatakan kepada pihak Uber dan Grab Car untuk mengajukan izin kepada kementeriannya. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 173.

UU tersebut menyebutkan bahwa perusahaan umum yang menyelenggarakan angkutan atau barang, wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Namun, nampaknya hal itu tak dilakukan benar-benar oleh Uber dan GrabCar. Yang dilakukannya, hanyalah izin mengenai aplikasinya.

"Sudah saya katakan, 'tolong diurus ke saya’. Yang diurus itu bukan izin aplikasinya saja, melainkan izin transportasinya," ungkap Jonan saat sesi interview bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, di TVOne, Senin (14/3).

Pada dasarnya, Jonan mengakui jika pihaknya tidak keberatan dengan adanya layanan transportasi berbasis aplikasi. Hanya saja, yang diinginkannya adalah melakukan perizinan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan di UU. Jonan pun menyindir para pengusaha di balik layanan tersebut.

"Kalau pengusaha besar harusnya bisa mengurus izin dong," tuturnya.

Dari sesi interview tersebut, direncanakan pihak Kemkominfo, Kemenhub, Uber dan Grab, akan bertemu besok hari Selas (15/3) untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Sementara itu, di sisi lain, Managing Director untuk Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan bahwa Grab merupakan perusahaan teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa kami bukanlah operator layanan transportasi dan kami tidak memiliki kendaraan atau armada apa pun. Kami bekerja sama dengan perusahaan penyedia transportasi independen dalam menghantarkan layanan GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, dan GrabExpress kepada para pelanggan kami," ujarnya melalui pernyataan resmi.