Menkominfo Bantah Portal Aduan ASN untuk Bungkam Kritikan
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyangkal jika dibuatnya portal aduan ASN untuk membungkam kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui 11 Kementerian dan lembaga sepakat untuk meluncurkan portal aduanasn.id. Tujuan portal ini untuk pengaduan masyarakat kepada ASN. Khususnya bagi ASN yang menyebarkan konten-konten radikalisme di konten internet.
"Mengkritik boleh kok. Semuanya boleh mengkritik. Kalau ASN mengkritik pekerjaannya sendiri," jelasnya usai peluncuran portal aduan ASN di Jakarta, Selasa (12/11).
Dilanjutkannya, yang tidak boleh adalah kritik yang tidak ada dasar. Cenderung memfitnah maupun hoaks.
"Yang menebar fitnah, yang menebar hoaks tidak dengan dasar yang kuat harus ditangani agar penggunaannya benar dan baik. Jangan prejudice. Ini untuk kebaikan negara. Kebaikan ASN. Karena kita meyakini ASN punya peran yang penting yang kuat, yang strategis sekali, untuk gerak langkah kemajuan bangsa dan pemerintah," jelasnya.
"Jadi jangan sepotong-sepotong, nanti bias di masyarakat. Tidak. Mengkritik itu boleh. ASN mengkritik pekerjaannya sendiri juga boleh. Tetapi harus didasari dengan data-data yang tepat, yang akurat, bukan fitnah, bukan hoaks," tambah politisi NasDem.
Kemkominfo Dukung Sisi Infrastruktur
Portal aduan ASN ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan sarananya.
Johnny berharap, dengan adanya portal aduan ASN yang didukung infrastuktur digital, dapat menghadirkan konten-konten yang bermanfaat.
"Tentu diharapkan infrastuktur sarana dan prasarana yang disediakan ini, digunakan dengan konten-konten yang bermanfaat, digunakan untuk menjadi portal aduan yang didukung dengan fakta, data dan realita yang berguna dan bermanfaat," ujar Johnny.
Lebih lanjut, Johnny menegaskan bahwa dukungan dari Kementerian Kominfo dalam menangkal radikalisme ini, kepentingannya untuk kenyamanan bagi keluarga besar ASN di seluruh kementerian dan lembaga.
"Hari ini secara khusus dikaitkan dengan penandatangan SKB penanganan radikalisme, tidak saja radikalisme, tapi berkaitan dengan semua aktifitas fundamentalisme, separatisme dan terorisme," jelas Menteri Johnny.
Menurut Johnny, ASN sebagai garda terdepan punya peran penting dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan yang lebih maju kedepannya.
"Tentu ASN mempunyai peran yang strategis, tidak saja didukung oleh SDM yang mempunyai keterampilan, tetapi juga didukung dengan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi," imbuhnya.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kami dorong agar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik," kata MenPAN-RB.
Baca Selengkapnya"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.
Baca SelengkapnyaBagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaSebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan penyebaran berita bohong.
Baca Selengkapnya"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja
Baca SelengkapnyaPenerapan sistem bayar tol tanpa sentuh tersebut dinilai memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia.
Baca Selengkapnya