Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkominfo Bantah Portal Aduan ASN untuk Bungkam Kritikan

Menkominfo Bantah Portal Aduan ASN untuk Bungkam Kritikan Menkominfo Johnny G. Plate. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyangkal jika dibuatnya portal aduan ASN untuk membungkam kritikan-kritikan terhadap pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui 11 Kementerian dan lembaga sepakat untuk meluncurkan portal aduanasn.id. Tujuan portal ini untuk pengaduan masyarakat kepada ASN. Khususnya bagi ASN yang menyebarkan konten-konten radikalisme di konten internet.

"Mengkritik boleh kok. Semuanya boleh mengkritik. Kalau ASN mengkritik pekerjaannya sendiri," jelasnya usai peluncuran portal aduan ASN di Jakarta, Selasa (12/11).

Dilanjutkannya, yang tidak boleh adalah kritik yang tidak ada dasar. Cenderung memfitnah maupun hoaks.

"Yang menebar fitnah, yang menebar hoaks tidak dengan dasar yang kuat harus ditangani agar penggunaannya benar dan baik. Jangan prejudice. Ini untuk kebaikan negara. Kebaikan ASN. Karena kita meyakini ASN punya peran yang penting yang kuat, yang strategis sekali, untuk gerak langkah kemajuan bangsa dan pemerintah," jelasnya.

"Jadi jangan sepotong-sepotong, nanti bias di masyarakat. Tidak. Mengkritik itu boleh. ASN mengkritik pekerjaannya sendiri juga boleh. Tetapi harus didasari dengan data-data yang tepat, yang akurat, bukan fitnah, bukan hoaks," tambah politisi NasDem.

Kemkominfo Dukung Sisi Infrastruktur

Portal aduan ASN ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan sarananya.

Johnny berharap, dengan adanya portal aduan ASN yang didukung infrastuktur digital, dapat menghadirkan konten-konten yang bermanfaat.

"Tentu diharapkan infrastuktur sarana dan prasarana yang disediakan ini, digunakan dengan konten-konten yang bermanfaat, digunakan untuk menjadi portal aduan yang didukung dengan fakta, data dan realita yang berguna dan bermanfaat," ujar Johnny.

Lebih lanjut, Johnny menegaskan bahwa dukungan dari Kementerian Kominfo dalam menangkal radikalisme ini, kepentingannya untuk kenyamanan bagi keluarga besar ASN di seluruh kementerian dan lembaga.

"Hari ini secara khusus dikaitkan dengan penandatangan SKB penanganan radikalisme, tidak saja radikalisme, tapi berkaitan dengan semua aktifitas fundamentalisme, separatisme dan terorisme," jelas Menteri Johnny.

Menurut Johnny, ASN sebagai garda terdepan punya peran penting dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan yang lebih maju kedepannya.

"Tentu ASN mempunyai peran yang strategis, tidak saja didukung oleh SDM yang mempunyai keterampilan, tetapi juga didukung dengan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi," imbuhnya.

(mdk/idc)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar Seleksi CPNS 2024
Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar Seleksi CPNS 2024

"Kami dorong agar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik," kata MenPAN-RB.

Baca Selengkapnya
Ada Temuan Dana PSN Masuk ke Kantong PNS, MenPAN-RB: Langsung ke Ranah Hukum
Ada Temuan Dana PSN Masuk ke Kantong PNS, MenPAN-RB: Langsung ke Ranah Hukum

"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.

Baca Selengkapnya
Jangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024
Jangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024

Bagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Muncul Wacana Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Kemenkeu Respons Begini
Muncul Wacana Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Kemenkeu Respons Begini

Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.

Baca Selengkapnya
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024

Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Handphone Disita Penyidik, Aiman Ketar-Ketir Pemberi Info Netralitas Aparat Terbongkar
Handphone Disita Penyidik, Aiman Ketar-Ketir Pemberi Info Netralitas Aparat Terbongkar

Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Buka Peluang Usut Kertas Suara Tercoblos ke Dugaan Tindak Pidana
Bawaslu Buka Peluang Usut Kertas Suara Tercoblos ke Dugaan Tindak Pidana

"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja

Baca Selengkapnya
Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan
Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan

Penerapan sistem bayar tol tanpa sentuh tersebut dinilai memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia.

Baca Selengkapnya