Lahir tidaknya robot pembunuh ada di tangan PBB
Merdeka.com - Kemajuan teknologi robot tidak hanya membuat orang bahagia, beberapa kalangan justru khawatir bila kemajuan tersebut justru akan melahirkan robot-robot pembunuh. Sebelum itu terjadi, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) didesak mengambil langkah tegas.
Desakan itu keluar dari organisasi HAM milik Universitas Hardvard, IHRC. Menurut laporan IHRC, hukum yang ada saat ini tidak bisa menyentuh para programer robot, pabrik pembuat, hingga oknum militer saat terjadi kematian akibat robot, misalnya serangan drone.
Dalam laporan setebal 38 halaman itu, IHRC berharap di pertemuan internasional PBB tanggal 13 April nanti, salah satu organisasi tertinggi di bumi itu bisa melahirkan peraturan yang bisa menghentikan kelahiran robot pembunuh. Minggu depan PBB memang akan membahas soal sistem persenjataan otomatis yang dianggap berbahaya bagi manusia di Geneva, Swiss.
"Robot pembunuh otomatis memang belum lahir, tetapi perkembangan teknologi mengarah ke hal itu. Bahkan, nenek moyang robot-robot pembunuh itu sudah dipakai saat ini, misalnya sistem pertahanan milik Israel dan Amerika yang diprogram untuk merespon serangan terhadap mereka," tulis IHRC dalam laporan mereka.
IHRC juga mengatakan bila kurangnya kontrol manusia pada robot berupa senjata otomatis membuat teknologi itu sulit diprediksi dampak kerusakannya.
"Berbeda dengan senjata tradisional, sekali robot pembunuh diturunkan, mereka akan secara utuh berpikir soal membunuh saja," lanjut IHRC.
Sebelumnya, forum PBB terbukti ampuh untuk menghentikan perkembangan senjata berbahaya. Mereka pernah melakukan larangan terhadap penggunaan laser 'pembuta' di tahun 1995 dan pembersihan ranjau darat di tahun 2006. Lalu, apakah tahun ini akan muncul larangan pembuatan robot militer? Kita tunggu saja kelanjutannya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peringatan ini menjadi bagian dari upaya PBB untuk menghapuskan pemotongan kelamin perempuan.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaKepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim sang ibu saat melahirkan di puskesmas Bangkalan.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tetap Berlakukan Hari Bebas Kendaraan Selama Ramadan
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya