Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lahir tidaknya robot pembunuh ada di tangan PBB

Lahir tidaknya robot pembunuh ada di tangan PBB Robot. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Kemajuan teknologi robot tidak hanya membuat orang bahagia, beberapa kalangan justru khawatir bila kemajuan tersebut justru akan melahirkan robot-robot pembunuh. Sebelum itu terjadi, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) didesak mengambil langkah tegas.

Desakan itu keluar dari organisasi HAM milik Universitas Hardvard, IHRC. Menurut laporan IHRC, hukum yang ada saat ini tidak bisa menyentuh para programer robot, pabrik pembuat, hingga oknum militer saat terjadi kematian akibat robot, misalnya serangan drone.

Dalam laporan setebal 38 halaman itu, IHRC berharap di pertemuan internasional PBB tanggal 13 April nanti, salah satu organisasi tertinggi di bumi itu bisa melahirkan peraturan yang bisa menghentikan kelahiran robot pembunuh. Minggu depan PBB memang akan membahas soal sistem persenjataan otomatis yang dianggap berbahaya bagi manusia di Geneva, Swiss.

"Robot pembunuh otomatis memang belum lahir, tetapi perkembangan teknologi mengarah ke hal itu. Bahkan, nenek moyang robot-robot pembunuh itu sudah dipakai saat ini, misalnya sistem pertahanan milik Israel dan Amerika yang diprogram untuk merespon serangan terhadap mereka," tulis IHRC dalam laporan mereka.

IHRC juga mengatakan bila kurangnya kontrol manusia pada robot berupa senjata otomatis membuat teknologi itu sulit diprediksi dampak kerusakannya.

"Berbeda dengan senjata tradisional, sekali robot pembunuh diturunkan, mereka akan secara utuh berpikir soal membunuh saja," lanjut IHRC.

Sebelumnya, forum PBB terbukti ampuh untuk menghentikan perkembangan senjata berbahaya. Mereka pernah melakukan larangan terhadap penggunaan laser 'pembuta' di tahun 1995 dan pembersihan ranjau darat di tahun 2006. Lalu, apakah tahun ini akan muncul larangan pembuatan robot militer? Kita tunggu saja kelanjutannya.

(mdk/bbo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
6 Februari Peringati Hari Anti-Sunat Wanita Sedunia, Ini Sejarahnya
6 Februari Peringati Hari Anti-Sunat Wanita Sedunia, Ini Sejarahnya

Peringatan ini menjadi bagian dari upaya PBB untuk menghapuskan pemotongan kelamin perempuan.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub
Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub

Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.

Baca Selengkapnya
Kepala Bayi Tertinggal di Rahim saat Melahirkan, Ibu di Bangkalan Laporkan Bidan ke Polisi
Kepala Bayi Tertinggal di Rahim saat Melahirkan, Ibu di Bangkalan Laporkan Bidan ke Polisi

Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim sang ibu saat melahirkan di puskesmas Bangkalan.

Baca Selengkapnya
Dua Kali Pantun Bamsoet di Sidang MPR Singgung Capres Harus Lanjutkan Pembangunan Jokowi
Dua Kali Pantun Bamsoet di Sidang MPR Singgung Capres Harus Lanjutkan Pembangunan Jokowi

Bamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tetap Berlakukan Hari Bebas Kendaraan Selama Ramadan
Pemprov DKI Tetap Berlakukan Hari Bebas Kendaraan Selama Ramadan

Pemprov DKI Tetap Berlakukan Hari Bebas Kendaraan Selama Ramadan

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya