Konten negatif makin marak, pemerintah butuh banyak polisi siber

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan, pemerintah sudah saatnya memperbanyak polisi siber untuk menjaga keamanan internet di Indonesia.

Fungsi polisi siber ini bertujuan untuk menyaring konten-konten negatif.

"Intinya polisi siber untuk mengawasi konten-konten yang melanggar aturan perundang-undangan seperi pornografi dan lain-lainnya," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (08/06).

Dikatakannya, meskipun pihak Kemkominfo saat ini sudah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs negatif, namun masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat lagi.

Apalagi dengan bebasnya informasi yang bisa didapatkan di ranah siber.

"Kemkominfo harus punya bagian khusus yang mengawasi konten-konten negatif itu. Di negara-negara lain sudah ada seperti Amerika dan Singapura. Saran saya, harus di perbanyak dan fokus," terangnya.

Dirinya pun mengomentari desakan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang meminta pemerintah untuk memblokir YouTube dan Google karena dianggap penyebar konten-konten pornografi.

"Daripada memblokir layanan Google dan YouTube, lebih bagus meningkatkan internet sehat," ujarnya.