Kalau PUBG Perlu Fatwa, Semua Game dan Film Juga Wajib

Merdeka.com - MUI saat ini tengah membahas fatwa haram untuk game PUBG. Beberapa stakeholder pun diundang untuk dimintai pendapat.

Sebelumnya, wacana ini menguat lantaran game online ini sempat dikaitkan dengan kesamaan visual saat penyerangan teroris di Selandia Baru. Game online kekerasan seperti PUBG dan lainnya diwacanakan akan dihapus di Indonesia.

Sekjen Masyarakat Industri Kreatif TIK (MIKTI), M. Andy Zaky turut berpendapat mengenai hal ini. Menurutnya, jika pada akhirnya PUBG difatwakan haram, maka semua game dan film juga perlu memiliki fatwa.

"Kalau PUBG perlu fatwa, semua game dan film perlu fatwa tuh," jelasnya saat dihubungi Merdeka.com melalui pesan singkat, Selasa (26/3).

Dilanjutkannya, alangkah bijaknya MUI membuat acuan standar yang lebih mendasar untuk produk kreatif seperti game. Sehingga dapat dimanfaatkan pelaku industri secara berkelanjutan.

"Lebih tepat adalah sebuah acuan standar untuk produk kreatif seperti game. Salah satunya game rating," katanya.

Game rating ini, diungkapkan Zaky, sebetulnya pernah dirintis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama komunitas. Dengan adanya ini, maka dapat dijadikan dasar dalam penilaian produk industri kreatif.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengaku masih mempelajari game tersebut dan menunggu keputusan dari MUI.

"Ya kita tunggulah koordinasi beberapa pihak yang salah satunya MUI, karena yang mengangkat MUI jadi kita tunggu saja ya. Kalau menjadi kemudaratan bagi bangsa, tentu kita harus pertimbangkan itu saja," singkat Rudiantara ketika ditemui di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (26/3).