Jokowi bicara soal e-government dan pemerintah terbuka

Merdeka.com - Menurut Presiden RI Jokowi, untuk mewujudkan Pemerintah yang Terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir mindset di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik.

"Namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari E-budgeting, E-procurement, E-audit, E-catalog, sampai cash flow management system dan banyak lagi yang lain-lainnya," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (16/12).

Dengan menggunakan teknologi informasi, kata Presiden, Pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya secara cepat.

"Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik," ucap Presiden.

Saat ini, lanjut Presiden, kita berada dalam era baru dimana pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi, menginginkan keterbukaan informasi publik. Rakyat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat yang interaktif, yang dialogis.

"Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, Pemerintah di semua tingkat mulai dari Pusat sampai ke daerah, BUMN, perguruan tinggi dan institusi-institusi lainnya harus segera berubah.

"Berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open government," ucap Presiden.