Isu internet rumit, Badan Siber diharapkan rangkul multistakeholder

Merdeka.com - Pemerintah baru saja memutuskan terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 53 tahun 2017. Keputusan pemerintah meresmikan hadirnya BSSN ditanggapi positif oleh sejumlah pihak salah satunya Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny BU. Menurutnya, Indonesia memang sudah saatnya memiliki badan tersendiri untuk menangani urusan-urusan mengenai dunia siber.

“Kece! Intinya ya, yang penting Indonesia punya badan koordinasi terkait urusan keamanan siber ini,” ujarnya kepada Merdeka.com saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (2/6).

Meski begitu, dia berharap, BSSN ini tak sekadar mengurus soal pertahanan dan keamanan infrastruktur siber saja. Melainkan, harus memberdayakan aspek-aspek lain yang masih relevan dengan dunia siber. Kata Donny, misalnya, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas ekonomi digital dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Supaya saat melihat internet tidak cenderung berat pada sisi potensi ‘ancaman’ saja, tetapi juga pada aspek lain semisal ekonomi, perlindungan privasi, hak online, literasi digital, dan lain sebagainya,” katanya.

Hal tersebut lantaran internet memiliki isu yang kompleks, tak sekadar soal keamanan semata. Maka, tata kelola BSSN ini hendaknya melibatkan secara aktif dan inklusif dari seluruh stakeholder.

“Jadi ketika bicara keamanan siber, ibarat menentukan bentuk gajah. Jangan cuma pegang ekornya saja atau hanya telinganya saja. Tetapi harus seluruhnya. Karena internet itu kompleks isunya. Maka ya, perlu multistakeholder,” terang dia.

Sebagaimana diketahui, dalam Perpres itu disebutkan, BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

BSSN sendiri mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.