Ini kesulitan pengusaha membangun PLIK di daerah
Merdeka.com - Untuk mewujudkan terlaksananya World Summit on the Information Society (WSIS) 2003 yaitu penggunaan internet secara merata, Indonesia menggulirkan proyek khusus yang bernama PLIK.
Proyek Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK) memiliki tujuan yang baik yaitu meningkatkan penetrasi internet di kecamatan hingga ke pedesaan.
Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata pemerintah banyak menemui kendala, di antaranya masalah infrastruktur dan sumber daya manusia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia Rudi Rusdiah mengatakan semua proyek yang bekerja dengan human capital, apalagi tergantung dengan mitra UKM lokal di daerah memang sangat sulit.
Menurut dia, kesulitan terbesar adalah pada infrastruktur pedesaan yang amburadul, dari kondisi listrik yang byar pet, bandwidth lelet, sampai kondisi geografis yang sulit dilalui atau diakses dengan kendaraan. "Kadang malah tidak ada jalan sama sekali," keluhnya kepada merdeka.com, Jumat (30/08).
Selain itu, tambahnya, kesulitan lainnya adalah mencari mitra yang baik dan sesuai standar, minimal memiliki visi yang sama. Visi yang dimaksud adalah minimal tiga tahun mau membuka layanan internet atau warnetnya atau PLIK/MPLIK.
Rudi yang juga salah satu Ketua Mastel mengatakan bisnis PLIK yang sebenarnya adalah warnet memang susah, karena bila peminatnya banyak pasti bersaing dengan warnet lain, sedangkan bila sepi tak mencukupi dari sisi biaya operasional.
Untuk program PLIK/MPLIK, lanjutnya, mestinya malah dibantu dan didorong agar cepat selesai, karena saat ini infrastruktur tersebut baru sampai tingkat kecamatan, belum masuk ke pedesaan yang saat ini berjumlah 42 ribu desa.
(mdk/das)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan pemilu memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan diatur secara ketat.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PBNU tidak melihat adanya potensi-potensi masalah yang berarti selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPadahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaHasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.
Baca SelengkapnyaPKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca Selengkapnya