Ini kata pengamat soal kerjasama 'e-government' Telkom dan SingTel

Merdeka.com - Riuh kabar tentang kerjasama Telkom dengan SingTel soal data center kembali dikritik oleh pengamat dari Indonesia ICT Institut, Heru Sutadi.

Melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada Merdeka.com, Heru berujar bahwa soal masalah utama kerjasama itu bukanlah pada data centernya. Tapi, kerjasama dengan pihak asing mengembangkan e-government di Indonesia.

"Karena e-government itu pasti akan terkait dengan sistem jaringan dan data warga negara serta pemerintah. Dengan kerja sama ini, artinya kita ini seperti menyerahkan leher kita kepada mereka," ujarnya, kemarin (21/06).

"Aneh, ada rahasia besar apa yang membuat ketika Telkom bangun data center di Singapura, eh kemudian Singtel bikin JV dengan Telkom. Soal pengembangan e-government, Jokowi kan bilang anak-anak muda kita pintar dan bisa membuat e-government, e-catalog, e-budgeting dalam waktu semingguan, kenapa kita harus kerja sama dengan asing?" imbuhnya.

Kendati begitu, meski pemerintah tidak menunjuk Telkom sebagai pelaksana, menurutnya, secara tidak langsung data-data rahasia negara masih bisa terjadi kebocoran. Pasalnya, pemerintah-pemerintah daerah menggunakan akses komunikasi melalui Telkom.

"Memang bener pemerintah tidak menunjuk Telkom sebagai pelaksana e-goverment, tapi Pemda-pemda sudah pakai Telkom, yang artinya data data rahasia bisa bocor ke Singapura. Apalagi kan sebelumnya ada dugaan data negara kita bocor lewat Singapura ke five eyes," paparnya.

Dirinya pun berharap kerjasama yang dilakukan Telkom dan SingTel dibatalkan.

"Setuju, batalkan saja. Kita mampu kok kembangkan e-government sendiri tanpa Singapura. Terus BIN perlu selidiki master mind di balik pendorong kerja sama ini, jika bersalah segera copot karena membahayakan kedaulatan NKRI," jelasnya.