Ini aturan perang cyber yang dibuat NATO
Merdeka.com - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno tentang peperangan bukan lagi secara fisik saja, melainkan non fisik, memang terbukti benar adanya. Pasalnya, bukan tidak mungkin nantinya peperangan dilakukan hanya menggunakan komputer dan konektivitas internet saja.
Oleh sebab itu, North Atlantic Treaty Organization (NATO) telah mempublikasikan dokumen yang berisi aturan-aturan peperangan melalui cyber. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Penasihat Menko Polhukam bidang Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN), Yono Reksoprodjo. Menurutnya, NATO berupaya untuk membuat satu manual yang mengatur suatu bentuk perang cyber.
"Di sana (Dokumen-red) diatur soal pengertian-pengertian dasar tentang, misalnya, kedaulatan ranah cyber dan seterusnya," ungkap Yono saat dihubungi Merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (29/05).
Aturan informasi mengenai hal itu, kata dia, bisa didownload di Tallinn Manual. Dalam aturan tersebut, memang layaknya seperti sebuah perang fisik, perang Cyber juga menurut dokumen tersebut harus memiliki aturan. Berdasarkan berbagai sumber informasi, dokumen yang disusun pakar internasional dan disponsori NATO, mengungkapkan bagaimana menentukan strategi pada sebuah perang cyber.
Dalam aturan itu, misalnya menyerang sistem militer lawan, pada hakekatnya diklasifikasikan sebagai aksi militer langsung, sebagaimana halnya serangan dengan senjata. Dan aturan itu seperti jika melemahkan sistem komputer lawan dapat dianggap sebagai tindakan perang.
(mdk/dzm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar negara-negara yang dianggap kuat terhadap serangan siber.
Baca SelengkapnyaHukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung
Baca SelengkapnyaProses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca SelengkapnyaPelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaSIG memiliki fokus menciptakan program-program inovasi lingkungan dan sosial berdasarkan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaRukun puasa mencakup serangkaian aturan dan tata cara yang harus diikuti secara sungguh-sungguh dan ikhlas.
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca Selengkapnya