Ini 6 petisi online paling didengar pemerintah Indonesia tahun 2015

Merdeka.com - Sepanjang tahun 2015 ini, jagad internet Indonesia dipenuhi dengan keramaian-keramaian terkait isu sosial yang dilakukan oleh netizen. Berdasarkan data change.org yang diterima oleh merdeka.com, ada enam persoalan nasional di mana suara dari netizen mampu memengaruhi kebijakan pemerintah dan institusi swasta yang terkait.

"Memang tahun 2015 bisa dilihat sebagai tahun yang penuh masalah. Tapi bisa juga kita lihat sebagai tahun di mana masyarakat Indonesia mengawal terus negara, bersuara lantang untuk berpartisipasi dalam perubahan. Walaupun digital, bukan berarti "rakyat nggak jelas"," tulis keterangan tersebut, Rabu (30/12).

Berikut enam persoalan yang akhirnya mampu dipengaruhi kebijakan pemerintah dan institusinya berkat petisi netizen di change.org.

Pilkada langsung

Tahun lalu, DPR sempat memutuskan bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, namun DPRD. Keputusan itu membuat banyak masyarakat luas yang geram.

Oleh sebab itu, Perludem membuat petisi online yang ditanda-tangani oleh seratus ribu netizen mendukung pengembalian Pilkada secara langsung. Setelah banyak liputan media, aksi turun jalan dan upaya lain, akhirnya DPR mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan lagi Pilkada secara langsung.

Jaminan Hari Tua

Di awali dari kasus Gilang Mahardika yang ingin menebus dana pensiunan saat berhenti bekerja. Namun, tidak bisa karena terbentur dengan kebijakan baru.

Akhirnya, Gilang pun membuat petisi online yang didukung oleh 111 ribu netizen dan menjadi salah satu petisi terpopuler. Alhasi, petisi itu tersebut langsung direspon oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dan akhirnya kebijakan pun berubah.

#RIPYongki

Wisnu Wardana, seorang dokter hewan dan relawan otopsi gajah menyuarakan suaranya dalam petisi online agar toko online berhenti menjual produk gading. Hal ini dimulai dari kematian Yongki, gajah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang tewas diracun hanya untuk diambil gadingnya.

Setelah petisinya itu ditanda tangani sekitar 30 ribu orang, barulah toko-toko online menutup penjualan produk dari gading gajah. Awalnya, petisi ini dilayangkan untuk tiga pengelola toko online Indonesia, yaitu Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak.

Tarif Data di Timur

Pemuda asal Maluku, Djali Gafur kecewa berat atas perbedaan tariff data yang dilakukan oleh Telkomsel di wilayah Indonesia Timur. Akhirnya, diaa pun mempetisikan Telkomsel untuk menurunkan tarif data di kawasan Timur Indonesia.

Petisi ini pun mendapat banyak sorotan dan dukungan hingga 16 ribu orang. Alhasil, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, memanggil Telkomsel dan berimbas pada penurunan tarif data yang diberlakukan Telkomsel.

Akses Obat Hepatitis C

Ayu Oktariani mempetisi Kemenkes agar memasukkan obat hepatitis C berefek samping rendah ke Indonesia. Hal ini bermula setelah Ayu, seorang ibu dengan Hepatitis, mengaku kesulitan mengakses obat.

Petisi pertama Ayu berhasil membuat obat Hep C ditanggung oleh JKS. Berkat hal itu, dia memulai petisi baru yang akhirnya sukses didukung oleh ribuan orang. Petisi kedua itu membuat Kemenkes memasukkan obat Hep C berefek samping rendah ke Indonesia.

#PapaMintaSaham

Petisi tersebut dibuat oleh A. Setiawan Abadi dan ditujukan kepada MKD, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberhentikan Ketua DPR kala itu Setya Novanto. Setiawan sendiri mengaku sebagai seorang dosen.

Setya Novanto dalam petisi tersebut dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan legislatif, memanipulasi informasi, dan pencemaran nama baik. Akhirnya, setelah banyak hal dilakukan Setya Novanto mundur dari DPR, MKD pun memutuskan Setya Novanto melanggar kode etik. Petisi ini berhasil ditandatangani oleh 90 ribu orang.