ICMI minta YouTube dan Google diblokir, ini jawaban Kemkominfo
Merdeka.com - Kepala Humas dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail Cawidu, mengatakan pihak Kemkominfo tidak menerima permintaan blokir dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).
"Namun, tentang isu tersebut, Kominfo tidak perlu memblokir Youtube dan Google," jelasnya saat dijumpai di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (08/06).
Dikatakannya, Kemkominfo terus aktif melalukan pemblokiran konten ilegal di Internet bukan saja di google dan youtube saja.
"Sampai saat ini kami sudah memblokir 754.000 konten pornografi dari 766.000 konten illegal. Artinya 95 persen dominasi konten porno," terangnya.
Sebagaimana diketahui, ICMI berpendapat bahwa situs berbagi YouTube dan laman pencarian Google perlu diblokir oleh pemerintah. ICMI beralasan, kedua situs tersebut turut andil dalam penyebaran konten pornografi.
Bahkan, mereka mengkritik jika program internet sehat yang selama ini didengungkan pemerintah, tak efektif lagi membendung konten-konten pornografi di internet.
"Kita ini bukan Tiongkok. Ada kebebasan informasi yang kita junjung. Kalau mereka melanggar aturan seperti pornografi, itu ada juga aturan mainnya untuk pemblokiran," ujarnya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal
Baca SelengkapnyaBerikut adalah laporan dari We Are Social yang memotret kondisi internet di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPihak yang dilaporkan yakni pembuat video di salah satu akun YouTube Cokro TV, Eko Kuntadhi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaMereka tak merespons surat peringatan yang dilayangkan Kominfo kepadanya.
Baca SelengkapnyaYang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan akses internet.
Baca Selengkapnyapemberian internet gratis untuk sekolah bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya"Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal," kata Cak Imin.
Baca SelengkapnyaPemerintah akui memiliki hubungan baik dengan Iran tapi tak pernah impor BBM dari negara Timur Tengah tersebut.
Baca Selengkapnya