Hackaton Merdeka 2.0 inisiatif anak negeri untuk bangsa

Merdeka.com - Kompetisi pembuatan aplikasi nasional inisiatif dari Code4Nation, Hackathon Merdeka 2.0, yang bakal diselenggarakan tanggal 24-25 Oktober nanti tinggal selangkah lagi bakal menjadi event hackathon terbesar di dunia! Acara ini didukung juga oleh Telkom.

Menurut inisiator Code4Nation, Ainun Najib, gelaran ini merupakan inisiatif dari para talenta bangsa Indonesia.

"Ini adalah inisiatif kami, talenta Indonesia baik di dalam maupun yang diaspora. Pada Agustus lalu, problems diangkat harga komoditas pangan. Sekarang tentang kependudukan. Hackaton ini pada dasarnya juga diadakan di seluruh dunia. Paling besar yang ngadain itu MIT. Tapi kita sudah diangka 1700 peserta," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10).

Dia juga mengatakan, ada 27 kota di Indonesia plus yang diaspora Sydney meramaikan acara Hackaton Merdeka 2.0. "Total ada 28. Itu termasuk diaspora yang ada di Sydney," tuturnya.

Sementara itu, menurut Direktur Telkom, Indra Utoyo, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung acara Hackaton Merdeka 2.0.

"Kita mendukung insiatif dari Mas Ainun dan temen-temen. Inovasi-inovasi digital gak cukup begitu saja, tapi perlu ada dorongan-dorongan kepada inovasi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan bahwa pemerintah pun mendukung penuh adanya acara Ini.

"Atas nama Pemerintah mendukung acara Hackaton Merdeka 2.0. Bahkan, bukan mendukung aja tapi saya telpon temen-temen inisiatornya. Kegiatan ini juga mendukung kemampuan anak-anak muda Indonesia," katanya.

Dia juga mengatakan bahwa nantinya ketika 4G di frekuensi 1800 Mhz telah rampung, acara Hackaton Merdeka ini bisa lebih besar lagi.

"Saya yakin dua tahun ke depan yang ikut bisa lebih banyak lagi. Karena ke depan semua dilakukan dengan fix broadband. Bahkan, setelah 4G selesai, Hackaton bisa jadi seperti crowdsourcing," jelasnya.

Lebih detail, acara ini akan menjadi ajang tunjuk bakat para progammer IT di seluruh Indonesia. Pada tahun ini mereka dituntut untuk menyelesaikan masalah data kependudukan seperti: KTP, BPJS, akta kelahiran, warga miskin atau dhuafa, anak putus sekolah, anak berprestasi atau berpotensi, antrian rumah sakit, pencarian kerja dan pengangguran. (mdk/hwa)