Elevenia: Hati-hati di level eksekusi penerapan pajak e-commerce
Merdeka.com - Terkuak kabar akan diterapkan pajak bagi pemain e-commerce sudah bukan rahasia lagi. Kendati begitu, wacana aturan itu khususnya mengenai besaran angka dan detailnya masih belum jelas. Kabarnya, Agustus tahun ini road map e-commerce akan selesai.
Nah, dari road map tersebut akan jelas ke depan bagaimana industri e-commerce. Lalu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para pemain e-commerce dari wacana peraturan tersebut, mengingat industri ini masih dalam tahap bertumbuh ini?
Lila Nirmandari selaku Chief Financial Officer Elevenia mengharapkan bahwa peraturan itu nantinya bisa mendukung tumbuhnya ekosistem e-commerce.
"Kami berharap nantinya peraturan baru yang nantinya hadir akan mendukung kegiatan kami sebagai pemain e-commerce," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Merdeka.com, Senin (15/06).
Lebih lanjut lagi Lila menambahkan jika mengenai masalah pembayaran pajak selama ini, dari mulai berdiri, elevenia terus melaksanakan kewajiban tersebut.
"Kami berusaha menjadi perusahaan yang bukan hanya berbicara mencari laba, namun juga taat pada peraturan yang berlaku," papar Lila.
Kendati begitu, dia ingin dalam penerapan pajak nantinya, perlu kejelian dalam pengawasan. Pasalnya, Lila mengatakan bila penerapan aturan semacam itu seringkali di level eksekusi tidak seragam.
"Kami percaya bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Namun yang perlu diawasi adalah proses eksekusinya yang seringnya tidak seragam," terang Lila menambahkan.
Ketika ditanya bagaimana harusnya dukungan pemerintah pada industri e-commerce di Indonesia, Lila menambahkan dengan lugas bahwa Industri e-commerce ini masih sangat hijau di Indonesia.
"Kami semua para pemain masih dalam tahap berjibaku untuk membangun ekosistemnya. Kami percaya bahwa pemerintah akan mendukung para pemain e-commerce dengan atau tanpa aturan baru tersebut. Kami berharap aturan baru tersebut tidak akan membatasi ruang gerak untuk bisnis e-commerce ini bertumbuh di Indonesia," ujar Lila menutup pembicaraan.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.
Baca SelengkapnyaKemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.
Baca SelengkapnyaAturan yang tertuang pada Permendag 31/2023 harusnya benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
50% UMKM atau lebih dari setengah total responden memilih Shopee sebagai platform utama.
Baca SelengkapnyaE-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca SelengkapnyaHendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca SelengkapnyaRatusan UKM fesyen yang tergabung dalam Mall UKM Cirebon memiliki toko digital dan berjualan di Lazada.
Baca SelengkapnyaKonsep hilirisasi digital dinilai tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.
Baca SelengkapnyaNilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca Selengkapnya