DPR minta perwakilan Facebook Asia Tenggara hadir

Merdeka.com - Pertemuan komisi I DPR RI dengan perwakilan Facebook Indonesia ditunda hingga pekan depan. Diketahui, penundaan pertemuan itu disebabkan wakil rakyat ingin agar Facebook menghadirkan perwakilannya tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan juga dari Asia Tenggara.

"Ditunda pekan depan, karena kami ingin perwakilan Facebook Asia Tenggara juga hadir," jelas anggota komisi I DPR RI, Meutya Hafid, melalui pesan singkat dikutip dari Liputan6.com, Rabu (11/4).

Pemanggilan itu, disebabkan bocornya 1 juta data pengguna Facebook di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun telah melakukan tindakan terhadap kasus Facebook. Melalui Ditjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Facebook telah dikenakan sanksi Surat Peringatan Tertulis Kedua (SP II).

Sebagai informasi, Kemkominfo sebelumnya telah memberikan SP 1 pada tanggal 5 April 2018 yang isinya meminta agar menjamin perlindungan data pribadi, memberikan hasil rencana audit aplikasi dan fitur yang dikembangkan oleh mitra dan menutup aplikasi atau fitur kuis personality test yang berhubungan dengan Kasus Cambrigde Anaytica.

Pemerintah telah menerima 2 surat jawaban resmi dari Facebook atas 3 surat yang telah dikirimkan. Namun kementerian yang dipimpin Rudiantara itu menilai penjelasan dari pihak Facebook masih kurang memadai dan belum meyertakan data yang diminta oleh Pemerintah Indonesia, sehingga langkah dan tahapan pematuhan terhadap legislasi dan regulasi dilakukan dalam melindungan hak-hak masyarakat.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yang dimungkinkan disalahgunakan oleh CA. Dari 87 juta data yang kebobolan, sebagian besar adalah pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau sekitar 81,6 persen data disalahgunakan.

Selain Amerika Serikat, ada beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia masuk urutan ketiga data yang disalahgunakan. Sekitar 1,3 persen dari 87 juta. Di atas Indonesia, ada Filipina yang kemungkinan besar penyalahgunaan data pengguna dari negeri itu sekitar 1,4 persen. Selain ketiga negara itu di antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, dan Australia.