DPR minta pemerintah tegas soal layanan aplikasi transportasi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, meminta Presiden RI Jokowi untuk tegas dalam bersikap terkait layanan transportasi berbasis aplikasi. Ketegasan Jokowi, dibutuhkan agar tidak terjadi lagi keresahan di publik.

Pernyataannya itu, lantaran saat ini baru saja terjadi demo dari supir angkutan umum yang meresahkan adanya layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut. Dari demo itu, berujung pada dikeluarkannya surat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir Uber dan Grab Car.

"Saya dengar presiden juga mengharapkan adanya aturan yang mengakomodasi perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Oleh sebab itu, tidak bisa salahkan Kominfo atau Perhubungan. Tapi kan aturan tertinggi ada di presiden," kata dia saat dijumpai di Gedung DPR seusai rapat kerja bersama Menkominfo membahas soal revisi UU ITE, Jakarta, Senin (14/3).

Dia pun mengatakan, agar presiden segera membuat aturan yang sinergis. Tujuannya agar tidak ada lagi perbedaan pendapat.

"Jangan ada yang namanya ketidakpastian hukum. Sehingga, ketidakpastian hukum itu di mana-mana akan menimbulkan kegaduhan, keriuhan. Kita sih dari DPR dukung-dukung saja. Tapi tolong buat aturan yang tegas dan tidak berlama-lama," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, sebelum memutuskan suatu kebijakan, pemerintah ada baiknya duduk dan mengkaji bersama. Jika tidak, masyarakat juga yang akan mengalami kebimbangan.

"Pemerintah tolong segera. Putuskan untuk membuat aturan atau mengakomodasi ini atau menertibkan," tuturnya.