Bos Telegram tetap ogah buka data pengguna
Merdeka.com - Pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, menegaskan bila pihaknya telah bersikukuh untuk tidak memberikan dan membuka data para penggunannya. Kepada siapapun itu, termasuk pemerintah Indonesia sendiri. Menurutnya, Telegram merupakan layanan private chat yang harus memiliki kebijakan yang tegas.
“Jadi solusi kami sederhana, seperti yang Anda ketahui tentang Telegram adalah ruang chat pribadi. Sebagai alat pribadi kami memiliki kebijakan yang ketat, kami tidak memberikan data pribadi kepada pihak ketiga atau pemerintah. Kami tegas untuk hal ini,” jelas Durov saat acara konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (1/8).
Dilanjutkan Durov, Telegram merupakan 100 persen layanan privasi. Hal ini yang menjadikan landasan adanya kebijakan tersebut. Pun termasuk dengan pemerintah Indonesia bila ingin meminta dan membuka data, Durov menolaknya.
“Kami tidak akan membuat pengecualian khusus untuk negara manapun bahkan untuk negara seindah Indonesia. Tapi saya juga mengerti, komunikasi privasi dinyatakan dalam konstitusi Indonesia,” kata dia.
Saat ini, ujar Durov, terdapat 20 ribu pengguna mendaftar setiap hari, secara global sekitar 600 ribu pengguna baru Telegram.
“Jadi Indonesia itu penting tapi kita juga dukung privacy secara global,” ungkap dia.
Dirjen APTIKA Kemkominfo, Semuel A. Pangerapan, juga mengatakan bahwa dalam pembicaraan antara pemerintah dengan Telegram, tidak membahas soal membuka data penggunanya. Pembahasan itu lebih kepada propaganda di channel-channel Telegram.
“Kalau pembicaraan privat itu tidak bisa, karena sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi negara harus melindungi privasi, apapun isinya,” kata pria yang akrab disapa Semmy ini.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca SelengkapnyaKepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca Selengkapnya