Belum jawab surat Kominfo, Facebook bakal ditutup di Indonesia?

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Kamis (19/4), kemarin, melayangkan surat permintaan penjelasan dan dokumen kepada Facebook. Surat tersebut terkait dengan penyalahgunaan data pengguna Facebook Indonesia.

Dalam surat tersebut pun disebutkan agar Facebook dapat memenuhi permintaan pemerintah. Pemerintah pun menunggu jawaban Facebook selambat-lambatnya tujuh hari kalender sejak surat dikirimkan saat itu.

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah jika Facebook tak kunjung menanggapi surat dari Kemkominfo selama 7 hari? Apakah Facebook bakal ditutup di Indonesia?

Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kemkominfo, Semuel A. Pangerapan tak mau berandai-andai dan menanggapi lebih pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

"Saya tidak bisa berandai-andai. Kita tunggu saja," jelas pria yang akrab disapa Semmy ini kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (20/4).

Sebelumnya, Kemkominfo telah melayangkan sanksi administrasi kepada Facebook yang diduga melakukan kelalaian atas 1 juta data pengguna Indonesia. Sanksi itu berupa teguran lisan dan surat peringatan (SP) kedua. Dari surat tersebut, pihak Facebook pun membalas.

Hanya saja, pemerintah menyatakan kurang puas tentang penjelasan Facebook mengenai kebocoran data pengguna di Indonesia. Terdapat dua penjelasan yang belum disampaikan Facebook.

Dua penjelasan dari Facebook yang belum tuntas terjawab antara lain, pertama, tindakan yang dilakukan Facebook terhadap bentuk informasi dan cara pemberitahuan penyalahgunaan data pengguna sebagai bentuk early warning dalam platform Facebook. Kedua, potensi penyalahgunaan data pengguna yang selaiknya diketahui pengguna.

Maka dari itu, pemerintah melayangkan surat permintaan penjelasan dan dokumen kepada Facebook. Surat tersebut terkait dengan penyalahgunaan data pengguna Facebook Indonesia. Hingga kini pun perwakilan Facebook Indonesia belum memberikan hasil audit aplikasi yang ditunggu oleh pemerintah. (mdk/ara)