AS jadi negara terbanyak yang meminta informasi akun Twitter

Merdeka.com - Amerika Serikat menjadi negara paling sering meminta informasi mengenai akun dan isinya kepada Twitter sedangkan pemerintah Indonesia sendiri telah meminta informasi 10 akun lokal kepada microblogging tersebut.

Melalui Transparency Report-nya untuk periode 1 Juli-31 Desember 2013, AS mengajukan permintaan data ke Twitter mencapai 59 persen dari total permintaan pembukaan data. Sementara peringkat kedua adalah Jepang dengan 15 persen permintaan. Angka permintaan dua negara ini meningkat 8 persen dari permintaan sebelumnya dari 1 Januari - 30 Juni 2013.

Sementara itu, peringkat ke-3 di tempat Prancis dengan 4 persen dari total permintaan akses, dan tempat berikutnya dipegang Inggris yang berada di tempat ke-4 dengan permintaan 4 persen juga dari total informasi yang diminta.

Dari total permintaan di seluruh dunia, ada kenaikan sebesar 22 persen dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan dengan ekspansi Twitter ke beberapa negara. Twitter sendiri sampai sekarang masih diblok di dua negara, yaitu China dan Iran.

Meski tidak menjadi yang paling sering meminta Twitter membuka informasi akun tertentu, namun ternyata pemerintah Indonesia juga sering meminta informasi dari Twitter untuk akun yang dianggap penting dan bermasalah.

Menurut catatan Twitter, pemerintah Indonesia meminta kurang dari 10 informasi akan akun Twitter dan isinya. Termasuk juga permintaan informasi akan akun tertentu seperti nama pemiliki, alamat dan akses ke akun tertentu tersebut.

Memang Twitter tidak menyebutkan angka persisnya di bawah 10 permintaan, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pada investigasi yang sedang dilakukan dan juga menyangkut keamanan publik. Sehingga, publik Indonesia juga tidak bisa mengetahui akun siapa saja yang dimintakan informasinya ke Twitter.

Namun, dari beberapa kasus, nampaknya yang dimintakan adalah akun yang terkait dengan terorisme dan juga akun yang bersifat anonim, yang telah juga dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan bermasalah secara hukum.