7 Isu road map e-commerce masih dalam pembahasan mendalam

Merdeka.com - Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Road Map e-Commerce terdapat 7 isu yang diangkat.

7 isu itu ialah pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, dan keamanan siber (cyber security).

Mira Tayyiba, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kemenko Perekonomian mengatakan, sejauh ini 7 isu dalam road map e-commerce itu sedang berjalan.

Diharapkan selesai sesuai dengan target pada tahun 2019. Maklum, menurut road map itu 7 isu itu harus terselesaikan dalam waktu 2 tahun yakni sejak tahun 2017 sampai dengan 2019.

"Terkait 7 isu sebagian telah selesai dan sebagian tengah berjalan. Sampai 2019 akan diselesaikan," jelasnya saat acara Kick Off Roadshow Kampus Shopee 2018 di Jakarta, Selasa (16/1).

Lebih lanjut dikatakan Mira, dari 7 isu tersebut terdapat 62 keluaran yang mesti dirampungkan. Namun tidak seluruhnya harus berbentuk aturan. Misalnya saja satu dari 62 output itu adalah program inkubator nasional. Program ini tidak wajib berbentuk aturan.

“Yang on going itu perlu pemikiran lebih dalam misalnya RPP transasksi e-commerce yang disusun Kementerian Perdagangan. Kita ingin di satu sisi memberikan ruang yang cukup bagi pelaku e-commerce buat melakukan inovasi tapi di satu sisi ingin memastikan perlindungan konsumen. Kita juga ingin terjadinya persamaan perlakukan terutama untuk platform asing, seperti OTT. Instgram dan FB itu kan banyak yang jualan di situ. Mereka yang jualannya di situ juga mesti kena pajak,” ungkapnya.

Diakuinya juga, semua aspek yang melekat pada 7 isu road map e-commerce itu memiliki kerumitan masing-masing. Misalnya saja isu sumber daya manusia. Dari berbagai perusahaan teknologi menyatakan talent di Indonesia yang menguasai coding masih kurang. Maka itu dibutuhkan pengayaan kurikulum mengenai hal itu.