6 Cara Teknologi Selalu Mengawasi Kehidupan Kita Lewat Gadget

Merdeka.com - Dengan maraknya penggunaan smartphone, kehidupan pengguna seakan diawasi. Sebelum era privasi yang ramai digalakkan oleh raksasa teknologi, kita kurang tahu bagaimana data yang kita tukar dengan penggunaan smartphone, seperti lokasi dan pencarian, ternyata bisa dilacak.

Hal ini telah lama jadi perdebatan karena bersinggungan dengan privasi pengguna. Namun banyak negara yang punya hukum di mana Pemerintah, intelejen, atau bahkan pemilik bisnis bisa melacak berbagai hal tentang kita berbasis apa yang kita lakukan di smartphone.

Salah satu yang kontroversial adalah hukum di AS bernama Patriot Act sebagai pencegahan terorisme. Namun gantinya, terdapat kewenangan untuk pengawasan dan penyadapan telepon dan berbagai turunan teknologi lainnya.

Nah, berikut beberapa contoh lain di mana kehidupan kita diawasi melalui gadget yang ada di sekitar kita. Berikut ulasannya!

Jaringan CCTV

CCTV kini adalah salah satu alat pengaman yang harus ada di setiap tempat umum. Di negara maju, jumlah CCTV bahkan sangat fantastis. Pada tahun 2011, ada satu kamera CCTV untuk 32 warga negara Inggris. Jumlah ini tentu meningkat sekarang, menjadi satu kamera untuk 10 orang. Hal ini membuat Inggris jadi negara yang paling mengawasi warganya. Juga berarti negara yang 'paling dimata-matai' di seluruh dunia.

Hal ini juga diaplikasikan oleh negara-negara maju. Di Amerika Serikat, jumlah CCTV di tiap sudut negara terbilang kecil awalnya. Namun pasca maraknya berbagai tindak kriminal, angka ini ditingkatkan. Pada 2013, kamera CCTV berhasil menangkap pelaku pengeboman Boston. Sejak saat ini kamera CCTV justru makin banyak.

Meski demikian, hal ini membuat banyak orang gelisah soal tipisnya garis yang membedakan antara keamanan dan pelanggaran privasi tiap warga negara yang selalu diawasi tiap saat.

Salah satu yang paling kontroversial adalah pengawasan Pemerintah Cina ke warga Uyghur di provinsi Xinjiang, di mana lebih dari 2,5 juta orang diawasi setiap saat.

Melalui Transaksi Kartu

Sudah jadi teori lama bahwa karti kredit maupun kartu debet adalah alat untuk memantau bagaimana dan di mana kita menghabiskan uang kita. Teori tersebut sama sekali tidak salah.

Penggunaan kartu tersebut oleh siapapun, dalam penggunaannya untuk berbagai pembelian elektronik, dapat dilihat secara real time oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui badan intelejen mereka. Hal ini adalah salah satu Patriot Act yang dijelaskan di atas.

Alasan utama data ini tersedia secara gamblang untuk lembaga tersebut adalah untuk melihat potensi pembelian yang tak biasa, atau melihat pola pengeluaran. Hal ini sangat penting untuk menangkap pelaku terorisme.

Permasalahan terbesar dari hal ini adalah FBI tak perlu surat perintah untuk mengakses informasi pribadi ini. Dengan menggunakan bank, Anda secara otomatis memberi informasi tentang keluar masuk uang Anda di bank ke FBI.

Pencarian Internet

Kembali soal Patriot Act yang memperbolehkan rekam jejak internet Anda diintip dengan mudah, setiap kali Anda melakukan pencarian di Google atau mesin pencari lain, data tersebut direkap dan disimpan oleh data server. Hal ini bisa sewaktu-waktu dilihat oleh badan intelejen.

Hal ini mengantisipasi setiap orang yang berpotensi terlibat tindakan terorisme di masa depan, dan juga mencari pola perilaku internet para terpidana terorisme dan berbagai kejahatan lainnya.

Di Inggris, hal semacam ini memang nyata-nyata dilakukan untuk memerangi terorisme. Jadi jika Anda mengakses internet di Inggris, tak cuma web history Anda disimpan oleh penyedia layanan internet, namun jika Anda mencari kata kunci yang dianggap memicu terorisme, pihak berwenang akan melacak Anda.

'Pintu Belakang' Smartphone

Ingat perseteruan administrasi Trump dengan Huawei, yang membuat Huawei tak bisa lagi bekerjasama dengan Android? Hal ini dipicu lantaran tuduhan terhadap Huawei yang disebut memiliki pintu belakang untuk mengirim data privasi ke pemerintah Tiongkok. Hal ini dibantah, namun Huawei dilarang untuk bekerjasama dengan perusahaan AS.

Sampai saat ini, hal tersebut masih jadi dugaan, namun perhatian yang paling utama adalah soal Pemerintah Cina yang rajin memantau warganya yang ada di luar daratan Cina untuk tidak mengkritik pemerintah.

Diduga cara ini dilakukan dengan metode berupa software yang terpasang secara 'pre-installed' di Android tertentu, mampu melacak ke mana pengguna pergi, panggilan telepon yang pengguna lakukan dan terima, dan yang mengerikan, isi pesan yang pengguna kirim dan terima. Data tersebut bisa jadi digunakan untuk tujuan periklanan personal, atau secara sederhana untuk membantu produsen smartphone di China untuk melacak perilaku pengguna dalam menggunakan smartphone.

Sejauh ini, Apple yang paling perhatian soal data privasi. Seperti yang kita ingat beberapa tahun lalu, Apple bahkan tak mau membantu FBI untuk membuka iPhone 5C milik terduga teroris di San Bernardino Amerika Serikat karena soal privasi pengguna.

Pemantauan Sosial Media

Di beberapa negara, badan intelejennya tak perlu surat perintah untuk mengakses akun sosial media milik masyarakatnya. Paling terkenal adalah di Inggris, di mana Pemerintah secara sah tak cuma bisa memantau posting sosial media Anda, namun juga aktivitas pesan pribadi yang Anda lakukan.

Tak cuma di Inggris, hal ini bisa dilakukan namun dengan peraturan lebih ketat di Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Australia.

Pemantauan Drone

Penerbangan drone ada di mana-mana dan legal dilakukan; kecuali di tempat-tempat tertentu yang secara tegas melarang adanya drone untuk terbang seperti bandara dan beberapa tempat lain. Namun di 2016 lalu, Pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa drone kerap digunakan untuk memata-matai masyarakat Amerika Serikat untuk tujuan non-militer.

Detil dari hal ini hanya dirilis sebagian, namun mayoritas dari misi ini dikatakan hanya untuk pencegahan bencana.

Hal ini tentu membuat masyarakat gelisah, karena setiap saat bisa dimata-matai melalui angkasa. Seorang analis bernama Jay Stanlet, bahkan menyatakan kalau teknologi berkembang makin cepat, harusnya makin sering pula hukum diperbarui. Hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi meninggalkan lubang besar di ranah hukum soal hak privasi tiap orang.