Pemadaman Lampu saat PPKM Darurat Disebut Picu Kriminalitas, Ini Tanggapan DPRD Medan

Merdeka.com - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mematikan seluruh lampu penerangan jalan umum di malam hari. Pemadaman ini sudah dilakukan sejak Selasa (13/7), untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Namun, upaya ini ternyata mendapat banyak kritikan, lantaran justru dianggap memicu kejahatan kriminal yang bisa membahayakan masyarakat.

Terkait kritik ini, DPRD Kota Medan menolak pernyataan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus pada Minggu (18/7).

"Hargai mereka yang kerja siang malam menjaga keamanan dan kelancaran PPKM Darurat ini. Jangan langsung dibilang rawan kriminalitas, enggak benar itu," ujarnya.

Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.

Dijaga Petugas

Instagram/@humaspolrestabesmedan ©2021 Merdeka.com

Robi mengatakan, tim gabungan Pemkot Medan, di antaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan TNI/Polri setempat selalu disiagakan siang dan malam.

Petugas tetap ada untuk menjaga keamanan dan arus lalu lintas selama penerapan PPKM Darurat, termasuk titik-titik yang dipadamkan lampu jalannya.

"Bukan berarti jalan di sekat, lampu jalan dimatikan, dan terus dibiarkan begitu saja. Di sana ada tim gabungan yang berjaga hampir 24 jam," katanya.

Desak Pemkot Segera Salurkan Bansos

Selain masalah pemadaman lampu jalan umum, DPRD Kota Medan juga menyoroti penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak PPKM Darurat. DPRD Kota Medan mendesak agar Pemkot segera menyalurkan bantuan terhadap 20.000 warga."Kita mendesak Pemkot Medan agar menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak penerapan PPKM Darurat di Medan," ucap anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Rudiawan Sitorus.Pemkot perlu untuk segera menyalurkan bansos tersebut sebab ada banyak keluhan dari masyarakat, khususnya pedagang kaki lima yang semakin mengalami penurunan omzet akibat tak bisa berjualan saat PPKM Darurat.