Nias Jadi Perhatian Pemerintah Pusat karena Angka Stunting Tinggi, Ini Faktanya

Merdeka.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan ke Kepulauan Nias, Sumatra Utara (Sumut) pada Selasa, 16 Maret 2021.

Dalam kunjungannya ini, Muhadjir menyampaikan bahwa angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak karena kurangnya gizi di Kepulauan Nias masih berada di atas rata-rata nasional.

"Akan kita kumpulkan lagi, akan kita lihat secara menyeluruh, Nias mendapat perhatian karena angkanya masih di atas rata-rata nasional atau 27 persen. Jadi, harus ditekan betul," kata Muhadjir.

Melansir dari Liputan6.com, berikut fakta terkait kasus stunting di Kepulauan Nias selengkapnya.

Upaya Pemprov Sumut

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selama ini mengatasi masalah stunting sudah melalui lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Semua dikoordinasikan oleh Bappeda, perencanaan dibuat Bappeda, kemudian masing-masing melakukan tindakan sesuai yang direncanakan," kata Sabrina.

Selain itu, Pemprov tak hanya memerhatikan daerah dengan angka stunting tinggi sebagai prioritas, namun daerah lain juga diperhatikan.

"Semua kita perhatikan," ujarnya.

Kendala Penanganan Stunting

Sementara itu, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengaku, ada kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting di daerahnya. Di antaranya adalah akses jalan yang sulit menuju desa terisolir dan paradigma masyarakat yang terbatas mengenai pendidikan dan kesehatan."Juga sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai," sebutnya.

Upaya Bidan Desa Atasi Stunting

Di Nias Utara sendiri, upaya penanganan stunting selama ini sudah dilakukan. Dalam hal ini, bidan desa juga punya peran penting.Bidan Desa Umbulodano, Listi Telambanua mengatakan, bidan desa telah melakukan upaya untuk memberantas stunting dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, hingga memberikan kelas ibu hamil kepada masyarakat.