Zulkifli yakin KMP tak akan kecewa dengan sikap PAN pindah ke KIH
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengemukakan saat ini berdebat tentang Koalisi Indonesia Hebat (KIH)-Koalisi Merah Putih (KMP) sudah tidak tepat. Pernyataan tersebut disampaikannya usai diskusi kebangsaan di Gedung Roedhiro Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Jawa Tengah, Kamis (3/9).
"Saya sudah berkali-kali mengatakan berdebat KIH-KMP sudah tidak tepat sekarang. Parpol harus hadir di tengah-tengah rakyat, apalagi rakyat kita ada kesulitan. Harga-harga sekarang luar biasa tingginya, pengangguran meningkat, oleh karena itu PAN mengambil jalan tengah. Kita mendukung, bergabung dengan pemerintah untuk mensukseskan pemerintah," ujarnya
Dia mengemukakan, bergabungnya partai berlambang matahari terbit ini ke dalam KIH merupakan upaya untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Karena menurutnya, panggilan untuk bangsa dan negara yang saat ini lebih dibutuhkan.
"Ada panggilan lebih besar, panggilan bangsa, panggilan NKRI. PAN berusaha mendahulukan itu politik kebangsaan, tentu kita akan mengutamakan panggilan yang lebih besar, panggilan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, kepentingan NKRI itulah yang kita dahulukan. Dengan mengurangi kepentingan kelompok dan golongannya," tegasnya.
Saat ditanya mengenai reaksi partai lain yang tergabung dalam KMP dengan perpindahan PAN ke dalam KIH, Zulkifli meyakini langkah tersebut tidak akan mengecewakan barisan KMP. "Insya Allah (KMP) tidak akan kecewa," ucapnya.
Pernyataan pindahnya PAN dari KMP dan KIH mengejutkan banyak pihak, lantaran sejak pemilu 2014 lalu partai yang berdiri pada tahun 1998 memilih merapat ke KMP.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaBagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca Selengkapnya