Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Zulkifli yakin KMP tak akan kecewa dengan sikap PAN pindah ke KIH

Zulkifli yakin KMP tak akan kecewa dengan sikap PAN pindah ke KIH Zulkifli Hasan. ©2015 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengemukakan saat ini berdebat tentang Koalisi Indonesia Hebat (KIH)-Koalisi Merah Putih (KMP) sudah tidak tepat. Pernyataan tersebut disampaikannya usai diskusi kebangsaan di Gedung Roedhiro Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Jawa Tengah, Kamis (3/9).

"Saya sudah berkali-kali mengatakan berdebat KIH-KMP sudah tidak tepat sekarang. Parpol harus hadir di tengah-tengah rakyat, apalagi rakyat kita ada kesulitan. Harga-harga sekarang luar biasa tingginya, pengangguran meningkat, oleh karena itu PAN mengambil jalan tengah. Kita mendukung, bergabung dengan pemerintah untuk mensukseskan pemerintah," ujarnya

Dia mengemukakan, bergabungnya partai berlambang matahari terbit ini ke dalam KIH merupakan upaya untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Karena menurutnya, panggilan untuk bangsa dan negara yang saat ini lebih dibutuhkan.

"Ada panggilan lebih besar, panggilan bangsa, panggilan NKRI. PAN berusaha mendahulukan itu politik kebangsaan, tentu kita akan mengutamakan panggilan yang lebih besar, panggilan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, kepentingan NKRI itulah yang kita dahulukan. Dengan mengurangi kepentingan kelompok dan golongannya," tegasnya.

Saat ditanya mengenai reaksi partai lain yang tergabung dalam KMP dengan perpindahan PAN ke dalam KIH, Zulkifli meyakini langkah tersebut tidak akan mengecewakan barisan KMP. "Insya Allah (KMP) tidak akan kecewa," ucapnya.

Pernyataan pindahnya PAN dari KMP dan KIH mengejutkan banyak pihak, lantaran sejak pemilu 2014 lalu partai yang berdiri pada tahun 1998 memilih merapat ke KMP.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut

Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran

Baca Selengkapnya
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan

Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya