Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengusulkan agar ongkos kampanye sebaiknya dibebankan kepada negara. Konsekuensi usulan itu durasi kampanye dapat dipersingkat.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menjalani pendidikan antikorupsi dilakukan lembaga antirasuah terhadap kader PAN. Dia berharap KPK dapat mendorong usulan tersebut.

"Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah, tv-nya, iklannya, gitu ya," kata Zulhas sapaan Zulkifli Hasan di gedung KPK, Rabu (15/5).

Di sisi lain, Zulhas mengaku tak sendiri ke KPK. Dia membawa 60 kader PAN untuk mengikuti pendidikan antikorupsi di KPK.

"Seluruh pengurus DPP PAN ada dari fraksi, ada dari DPP, DPP itu saya Ketua Umum, ada Sekretaris, Sekjen partai, Bendum, Anggota DPR, semua lengkap. Karena dibatasi 60 (orang) yang datang 60, 60 lebih dikit, gitu," kata Zulhas.

Apresiasi Kinerja KPK

Zulhas mengapresiasi Firli dan kinerja KPK yang mau memberikan materi pendidikan antikorupsi tersebut.

"Di bawah kepemimpinan Pak Firli sekarang pencegahan pemahaman akan korupsi itu dilakukan secara luar biasa, bahkan kita disediakan secara e-learning, partai-partai juga dalam pengkaderannya bisa minta narasumber dari sini. Di bawah pimpinan pak Firli, teman-teman dari KPK itu bersedia untuk memberikan pelatihan," ungkap Zulhas.

Sebagai informasi, hadirnya Zulhas dan kader PAN ke KPK hari ini adalah sebuah debut dalam rangkaian kegiatan pembekalan antikorupsi bagi para pengurus setiap parpol baik di pusat maupun daerah. KPK akan menyampaikan materi dalam bentuk ceramah tentang tindak pidana korupsi dan membangun integritas partai politik.

Tak hanya itu, KPK juga akan membagikan materi cara meningkatkan kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bersih dan bebas dari korupsi.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com