Zulkifli Hasan Sebut Amandemen UUD Sulit Terwujud Jika Isu yang Dibahas Banyak
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai amandemen UUD 1945 sulit terwujud bila terlalu banyak isu yang akan dibahas.
Ketua MPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan, saat itu sudah disepakati dalam rekomendasi untuk amandemen terbatas memasukkan haluan negara atau sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, dalam perjalannya terdapat perkembangan luar biasa. Misalnya DPD RI punya usulan baru.
"Nah sekarang perkembangan luar biasa, DPD pengen lain macam-macam gitu, saya kira kalau seperti ini sulit terjadi," ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini di sela Rakernas PAN, Selasa (31/8).
Ia yakin amandemen terbatas bisa dilakukan jika hanya satu isu haluan negara saja. "Karena pada masa itu bisa amandemen kalau isunya cuma satu yaitu PPHN," jelas Zulhas.
Wakil Ketua MPR RI mengatakan, partai-partai akan sulit setuju untuk menyepakati perubahan besar. Perlu persetujuan 3/4 anggota MPR supaya amandemen UUD 1945 bisa dilakukan.
"Jadi kalau perubahan besar teman-teman partai lain enggak akan setuju, dan ingat itu kan 3/4, harus partai besar ikut," ujar Zulhas.
"3/4 loh nanti rapat MPR kemudian ada kelompok-kelompok, saya kira tidak mudah kalau isunya banyak," ujarnya.
Maka itu, untuk saat ini menurut Zulhas akan sulit wacana amandemen UUD 1945 terjadi. "Sulit, enggak ada itu, amandemen itu sulit terjadi saya kira," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo
Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca SelengkapnyaHashim Puji Kinerja Mentan Amran
Hashim memuji pemaparan Amran Sulaiman yang menyinggung soal keberlanjutan saat Diskusi Kebangsaan di Unhas Makassar.
Baca SelengkapnyaIni Peran Anwar Usman Jika Ada Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi
Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kubu Ganjar-Mahfud Singgung Gugatan Anwar Usman: Kita Hanya Mengelus Dada dan Berbisik How Low Can You Go?
Anwar Usman diketahui menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk kembali mendapatkan jabatannya sebagai ketua MK.
Baca SelengkapnyaCara Mahfud MD Persiapan Debat Cawapres: Turun ke Bawah, Melihat Problematika Konkrit yang Dihadapi Rakyat
Hasto menyatakan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tema debat ke depan bakal menguntungkan Mahfud.
Baca SelengkapnyaPTUN Bantah Kabulkan Putusan Sela Anwar Usman Kembali Jadi Ketua MK Dikabulkan
Beredar kabar putusan sela hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan soal Kabar Sri Mulyani akan Mundur dari Kabinet Jokowi: Jangan Bikin Isu
Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak membuat isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaKunjungi UMKM, Politikus NasDem Bicara Permudahan Izin Usaha Hingga Permodalan
Anies Muhaimin akan berupaya memberikan dukungan agar generasi muda bisa mandiri berusaha.
Baca SelengkapnyaIni Respons Zulkifli Hasan soal Mahfud sudah Kemas-Kemas Barang dari Kemenko Polhukam
"Menteri kan dari banyak partai, biasa," kata Zulkifli Hasan.
Baca Selengkapnya