Yusril akan gugat KPU soal keterwakilan perempuan ke PTUN

Merdeka.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra meninggalkan rapat pleno terbuka penetapan partai politik peserta pemilu 2014, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia akan gugat hasil verifikasi KPU ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN).

"Kita akan tetap memberikan perlawanan ke PTUN. Apakah keputusan itu sah atau bisa PTUN atau MK," kata Yusril sambil meninggalkan gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (7/1).

Rencana itu bakal dilakukan setelah Yusril mengetahui hasil akhir rapat pleno terbuka. Menurutnya, salah satu poin yang akan digugat adalah penerapan peraturan batas keterwakilan perempuan di tingkat bawah sebesar 30 persen.

Menurutnya, peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang menyebut peraturan 30 persen keterwakilan perempuan hanya diwajibkan untuk kepengurusan parpol tingkat pusat.

"Hal itu tidak bisa ditafsirkan dengan semangat perubahan. Kalau teks tersebut seperti itu, tidak bisa ditafsirkan lain," kata Yusril.

Tidak hanya itu, Yusril juga mencontohkan pelanggaran KPU lainnya seperti di Yogyakarta. Sebuah parpol dinyatakan tidak lolos verifikasi, lantaran salah satu pengurusnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

"Padahal dia sudah mengurus pengunduran dirinya, namun karena pangkatnya golongan 4, mungkin pencopotannya perlu mendapat persetujuan dari presiden dan butuh waktu," tuturnya.

Yusril meninggalkan ruangan sekitar pukul 23.30 WIB, usai dia menyampaikan keberatan. Yusril enggan disebut walk out, dia beralasan berbagi tugas dengan Ketua Umum PBB MS Kaban.

"Pak Kaban pergi, saya datang. Kaban datang, saya pergi," terangnya.