Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda keputusan surat keputusan pengesahan Golkar kubu Agung Laksono bisa menimbulkan masalah. Sebab, penyelesaian dualisme Golkar sudah diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Kemenkum HAM.

"Ini bisa menjadi masalah, tapi kita lihat nanti," kata Yasonna usai menandatangani MoU penjagaan lapas/rutan oleh TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (2/4).

Kendati demikian, menurut dia, pihaknya belum melihat hasil putusan penundaan SK Kemenkum HAM itu. "Saya belum dapat putusannya, nanti kalau sudah dapat saya komentari," ujarnya.

Meski sudah mengetahui adanya putusan itu, Yasonna tetap ingin melihat langsung isi putusan itu. Sehingga dapat mengetahui dengan rinci putusan itu.

"Saya sudah perintahkan staf saya untuk mengambil salinan putusannya. Saya perlu bicara dulu putusannya seperti apa," imbuhnya.

Namun Yasonna tetap menghormati putusan pengadilan. Dia juga belum tahu langkah apa yang akan diambil setelah putusan ini.

"Saya menghormati putusan pengadilan, kita negara hukum. Tapi saya belum lihat keputusannya,' tutupnya.