Wiranto tak masalah Golkar dapat menteri, asal penuhi syarat ini
Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet jilid II kembali berhembus kencang usai Partai Golkar menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan berbelok mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyatakan tak keberatan apabila Presiden Jokowi memberikan jatah menteri ke Partai Golkar. Namun, mantan Panglima ABRI tersebut memberikan satu syarat.
"Saya setuju bila orientasinya profesionalitas. Orientasinya itu kompetensi. Bukan justru didominasi dengan tawar menawar politik, bukan," kata Wiranto saat menghadiri pelantikan gubernur di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/5).
Wiranto mengaku tidak khawatir bila kursi menteri yang diberikan ke Partai Golkar merupakan kursi menteri yang sebelumnya dijabat oleh kader Hanura.
"Di negeri ini kok khawatir ya. Enggak usah kita khawatirkan. Semua itu punya satu hak untuk bersama-sama membantu presiden, membantu pemerintah," ujarnya.
Lewat dukungan Golkar ke pemerintah tersebut, Wiranto meyakini bahwa bukan berarti kritikan terhadap pemerintahan menjadi berkurang. Dia menyatakan Partai Golkar tetap akan mengkritik pemerintahan Jokowi meski telah menyatakan menjadi pendukung pemerintah.
"Jadi dalam hal ini kita bersyukur kalau parpol kemudian menyatakan dukungan ke pemerintah. Dukungan bukan berarti membeo ya, dukungan berarti bukan kemudian bulat-bulat, selalu setuju tidak," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Zulhas menyerahkan urusan jatah menteri di kabinet ke Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaGolkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaTetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaAirlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca Selengkapnya