Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Pandjaitan dalam reshuffle kabinet jilid II mendapatkan sorotan tajam dari pelbagai pihak, khususnya aktivis Hak Asasi Manusia. Wiranto dianggap terlibat dalam kasus kerusuhan Mei 1998 dan sejumlah kasus saat ia menjabat sebagai Panglima ABRI kala itu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, protes tajam terhadap ditunjuknya Wiranto sebagai Menko Polhukam merupakan hal yang wajar. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi yang membebaskan setiap warga negaranya memberikan kritikan.

"Ya negara demokrasi, protes boleh," kata Pramono di Kantornya, Jumat (29/7).

Presiden Jokowi dalam salah satu nawacita pernah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat termasuk kerusuhan Mei 1998. Dengan ditunjuknya Wiranto menjadi Menko Polhukam, janji Jokowi tersebut kembali diragukan setelah justru memilih figur yang dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun, Pramono Anung menyatakan keyakinannya bahwa Wiranto dapat mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Nanti akan ditangani dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPR ini enggan menjawab apa alasan Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto menggantikan Luhut Pandjaitan sebagai Menko Polhukam.

Seperti diketahui, KontraS dan IKOHI menolak Wiranto menjabat Menko Polhukam karena terduga pelaku pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru. Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.

"Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara," kata Wanmayetti, Rabu (27/7).

Menurutnya, penunjukan Wiranto tentu mencederai janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Janji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mendorong para korban dan keluarga korban mendukung penuh agar ia terpilih menjadi presiden.