Merdeka.com - Lewat musyawarah mufakat, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2015-2020. Sebelum masa itu habis, Megawati sudah menyiapkan sistem regenerasi dan suksesi kepemimpinan partai selanjutnya.

"Mekanismenya (regenerasi) sudah ada," kata Megawati dalam jumpa pers usai pengambilan sumpah dan jabatan di arena Kongres IV PDIP, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Kamis (9/4).

Ditemani fungsionaris PDIP Puan Maharani dan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Berikut tanya jawabnya seperti yang dilaporkan wartawan merdeka.com, Laurencius Simanjuntak:

Kongres akhirnya menetapkan Ibu Megawati sebagai Ketum PDIP 2015-2020. Dalam pidato Ibu mengatakan perjalanan partai tidak mudah dalam lima tahun ke depan. Bisa dijelaskan?

Ya, gampang saja, tugas saya sebagai ketua umum partai, tidak lebih dan kurang. Jadi ya begitu jawaban saya, lima tahun saya bekerja sebagai ketua umum partai.

Bagaimana Ibu Megawati menyiapkan suksesi di PDIP?

Sebenarnya sudah ada sebuah mekanisme dari pergantian kepemimpinan. Seperti sekarang saja toh sepertinya tidak dimasukkan ke dalam mass media, bagaimana sebetulnya PDI Perjuangan telah menghasilkan suatu proses yang menurut saya tidak ada di partai lain. Tetapi yang difokuskan kan hanya satu, saya saja, sehingga saya sebut tadi ada sebutan deregenerasi. Saya pikir apa itu ya, saya baru dengar juga itu. Tetapi bagaimana pun juga itu semuanya tergantung kepada yang namanya arus bawah. Arus bawah itu dapat memberikan aspirasinya justru di kongres partai ini, karena kongres partai di kami adalah institusi tertinggi partai. Jadi jangan dipikir bahwa itu adalah hasil dari DPP partai. Tidak! Seringkali media tidak mengerti sebuah sistem yang ada di partai kami, yang mestinya ada bagian pembelajaran untuk tahu mekanisme di partai kami.

Apa yang sebenarnya yang sudah dilakukan Ibu Mega untuk regenerasi?

Ya ndak boleh tahu. (tertawa)

Apakah tertutup?

Bukan masalahnya tertutup, sebetulnya mekanismenya sudah ada. Dari dari tingkat bawah ke atas kan sudah dilihat bahwa seperti sekarang semua ada pergantian. Bayangkan dari tingkat anak ranting, jadi itu kan terus mereka sekarang banyak yang berganti.

Dan itu kan sebenarnya sudah regenerasi dan jangan dipikirkan bahwa sebuah regenerasi itu hanya dilihatnya dari masalah fisik dan umur, tapi masalah yang paling penting adalah masalah kemampuan. Jadi kami punya ketua-ketua cabang yang sampai sekarang masih terpilih lagi, meskipun kalau dilihat barangkali usianya sama dengan saya. Tetapi kami juga mempunyai anak muda yang dipilih secara demokratis karena kami memakai sistem musyawarah mufakat, tidak ada voting sehingga akhirnya seperti di Jambi ada anak muda (memimpin) berumur 32 tahun.

Soal pola komunikasi efektif yang akan dibentuk antara PDIP dan pemerintah nanti seperti apa?

Itu yang saya perhatikan sejak Pak Jokowi dilantik sampai hari ini, sering kali media itu, saya tidak tahu mengapa, seperti yang saya perhatikan, tadi saya katakan undang-undangnya memang ada, tapi kelihatannya parpol itu tidak harus untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Padahal kalau kita lihat di mana saja di dunia ini, contoh kalau di Amerika presiden sekarang Obama pasti akan selalu berkonsultasi dengan Partai Demokrat. Begitu juga katakan yang hanya memiliki satu partai di Tiongkok. Itu pun sama seperti itu sehingga hal-hal seperti ini yang sebenarnya, media itu juga saya sangat berharap jangan lepas dari masalah konstitusi republik kita. Sepertinya seakan-akan selalu diabaikan, tetapi justru suara yang bukan datang dari aturan, ketatanegaraan atau ketatapemerintahan itu lalu sepertinya yang lebih dimasukkan, sehingga membuat salah pengertian di publik.

Nah menurut saya, kalau sebagai bangsa, asal jangan dipelintir, karena seringkali yang diambil justru yang mau dipelintir. Jadi ya, saya bilang bagi kita sendiri menjadi tidak sehat.

Soal komunikasi itu konkretnya seperti apa?

Banyak sekali yang sering menanyakan kepada saya, bagaimana nanti kelanjutan antara pemerintah, sebenarnya saya kurang setuju dengan sebutan koalisi ini koalisi itu, karena itu kan waktu pemilu, bukan sekarang. Seharusnya ya sudah selesai. Tapi mungkin selalu dibuat begitu sehingga maksudnya sebuah kontinuitas dan komunikasi yang ada tentu karena kami ini kan mempunyai legislatif, fraksi di DPR yang selalu menjadi mitra pemerintah, sehingga keaktifan untuk saling bertemu secara informal bisa dilakukan secara berkelanjutan. Karena dengan demikian bisa lebih mengakrabkan, lebih mensinergi antara kami sebagai partai pengusung dan pemerintah yang kebetulan akibat kita usung, menang, maka disebut termasuk pemerintahan kita sendiri.

Meskipun demikian, ada sebutan KMP, tapi dalam aktivitas di DPR sering kali kita sangat menjadi sebuah kesatuan yang sangat menjadi cair, tidak ada KIH atau KMP, dalam lobi-lobi yang dilakukan, sehingga sebenarnya masalah waktu saja, untuk sebutan-sebutan seperti itu. Tentu saja kan mereka kalau dikatakan datang kepada kami, kami selalu membuka diri karena yang paling penting adalah persepsi yang sama, dari kami yang selalu disebut KIH dengan mereka yang selalu disebut KMP.

Yang pentingkan berjalannya sebuah pemerintahan yang efektif di Indonesia ini, karena kalau kita sendiri sudah berpengalaman, kalau yang namanya kepemimpinan dalam sebuah ruang pemilihan umum yang dijalankan dengan demokratis, sehingga memberi rakyat untuk memilih, jadi kalau dulu kan di perwakilan melalui MPR, dan nanti lagi seperti yang saya katakan, pemilukada serentak.