Wasekjen PDIP: Tak ada perintah DPP buat minta ganti menteri PKB

Merdeka.com - Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyebutkan PDIP tak ingin merebut kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dijabat Politisi PKB Marwan Jafar. Menurut Basarah, PDIP juga tak enggan merespons negatif terhadap pernyataan yang ingin merebut menteri dari PKB.

"Kita enggak ikut campur urusan kabinet. Saya merespons hubungan baik PDIP dan PKB. Kita ingatkan teman-teman PKB, dari jajaran DPP PDIP tidak ada yang membuat pernyataan yang mungkin dirasakan dapat merugikan kepentingan PKB. Kalau soal kabinet kita engga ikut campur," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (7/4).

Dia membantah telah menyiapkan Budiman Sudjatmiko sebagai pengganti Marwan Jafar. PDIP, kata dia, tak mengkritik dan menilai kinerja para menteri kabinet kerja.

"Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara hubungan baik PDIP dengan PKB. Karena setahu saya tidak ada satu pun pernyataan PDIP pusat yang melakukan koreksi apalagi meminta-minta untuk diganti-ganti menteri-menteri dari Parpol lain apalagi dari koalisi KIH seperti PKB," kata dia.

Namun, kata dia jika ada pernyataan tersebut hanya mewakili individu bukan DPP PDIP. Padahal PDIP dan partai pendukung pemerintah memiliki hubungan yang baik.

"Kalau ada pernyataan anggota PDIP yang dianggap merugikan kepentingan PKB itu bukan pernyataan representasi resmi PDIP, itu pernyataan perorangan," kata dia.

Sementara di kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai reshuffle adalah hak kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini pihaknya juga tak menyiapkan daftar nama-nama para menteri untuk reshuffle jilid II.

"Reshuffle bisa terjadi kehendak Pak presiden. Jika reshuffle dilakukan untuk mempercepat program-program kerakyatan. Jangan sampai reshuffle menciptakan risiko-risiko politik yang ada menambah persoalan baru, sehingga reshuffle harus dilakukan pertimbangan yang matang itu diserahkan pak presiden," kata Hasto.

Seperti diketahui, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan PKB sudah mengklarifikasi hal itu kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Hasto sudah telepon (tapi) membantah. Tapi kita lihat memang ada upaya sistematis, ada yang digerakin," kata Daniel usai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).