Wapres Jusuf Kalla tak tahu manuver Luhut di Munaslub Golkar

Merdeka.com - Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar diwarnai kabar campur tangan pemerintah Jokowi-JK, terutama soal dukungan ke calon ketua umum. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan disebut-sebut bermanuver dengan mendukung Setya Novanto sedangkan Wapres Jusuf Kalla disebut-sebut berada di belakang Ade Komarudin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak tahu soal manuver Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali. Sebab, Wapres JK mengaku berada jauh dari lokasi penyelenggaraan munaslub partai berlambang pohon beringin ini.

"Saya tiak tahu yang dilaksanakan pak Luhut di sana. Saya kan di Jakarta," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Senin (16/5).

Wapres JK hanya menegaskan, pemerintah tak melakukan intervensi saat penyelenggaraan Munaslub Golkar.

"Tapi sekali lagi, kita ingin menjalankan demokrasi yang baik, selama ini tidak memaksa, mendorong atau apapun tidak ada intervensi. Kalau diskusi ya boleh-boleh saja," kata dia.

Seperti diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyesalkan isu pemerintah obok-obok Munaslub Golkar. Hal ini berkaitan isu Presiden Jokowi dukung Setya Novanto (Setnov) dan Wapres Jusuf Kalla dukung Ade Komarudin.

"Saya memang sudah mendengar bahwa ada campur tangan pemerintah dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar ke depannya. Tentu saja hal ini membuat saya sedih melihat Partai Golkar yang hampir hancur ketika tumbangnya rezim orde baru dan mampu bertahan, kini kondisinya seperti ini, ujar Akbar di sela-sela penyelenggaraan Munaslub di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).

Akbar mengakui dirinya sebenarnya mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Namun melihat campur tangan kekuasaan yang ada, maka akan terjadi polarisasi pada dua calon ketua umum yaitu Setya Novanto dan Ade Komaruddin karena memang menurutnya hanya keduanya yang didukung oleh pemerintah.

"Isu yang beredar bahwa Novanto didukung oleh Jokowi melalui Luhut Pandjaitan, sementara Akom didukung oleh Jusuf Kalla untuk menjadi ketua umum. Campur tangan seperti ini seharusnya tidak terjadi karena para pemilih suara memilih secara fair dengan melihat visi misi, rekam jejak,PDLT, latar belakang profesin dan sebagainya.Intinya harus objektif, tambahnya.