Wapres JK Ingin Amandemen UUD 1945 Terbatas
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas. Dia tidak setuju dengan kesepakatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk melakukan amandemen secara menyeluruh.
"Iya sangat terbatas," kata JK di UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).
JK menjelaskan amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu sehingga tidak perlu ada amandemen UUD 1945 menyeluruh.
Selain itu, dia juga mengingatkan soal konsekuensi menghidupkan kembali GBHN sebagai bagian amandemen UUD. Menurut dia, perubahan tersebut tidak perlu lagi visi dan misi, tetapi cara melaksanakan GBHN.
JK berujar perlu adanya kesepakatan awal dari partai-partai dengan masyarakat agar amandemen tidak malah merugikan. "Yang (penting) tentu ada dulu kesepakatan awal," imbuhnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaKegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaGanjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK
Baca SelengkapnyaBelasan jam kendaraan antre untuk menyeberang di Pelabuhan Merak.
Baca Selengkapnya