Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyesalkan keputusan DPR yang mengesahkan RUU Pilkada dengan mekanisme pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Dia melihat dalam paripurna DPR kemarin banyak partai yang tidak tulus menyuarakan aspirasi rakyat, seperti Partai Demokrat.

"Kita sejak awal berbaik sangka dengan SBY dan Demokrat karena produk mereka reformasi dan demokrasi langsung, tetapi sayang sekali skenarionya bukan itu," jelas Titi dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9).

Parahnya, Titi menganggap perkara pilkada tidak langsung ini didukung perangkat pemerintah lainnya, salah satunya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Berkali-kali menyudutkan mekanisme secara langsung, argumentasinya merendahkan pemilu langsung katanya 80 persen itu korupsi, banyak hilang biaya yang mahal, ada informasi yang salah, itu bukan 80 persen," terang Titi.

Menurut Titi dari hitungannya cuma ada 30 persen kepala daerah dari 1.666 kepala daerah yang terjerat korupsi.

"Tidak ada suara rakyat yang ada adalah daulat elite, tidak ada yang ada suara rakyat, tapi suara pimpinan partai, soal dikecewakan apa yang dipertontonkan 26 September adalah suatu emosional dan tidak akan dilupakan rakyat," tutup dia.