Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung harus dievaluasi. Pilkada langsung memiliki banyak kekurangan.

Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai pandangan itu perlu dikaji para anggota DPR. Sehingga, kata dia, bisa mencari solusi pelaksanaan pilkada.

"Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).

Basarah menilai semua pihak baiknya bisa memberikan pandangan soal pelaksanaan pilkada apakah melalui pilkada langsung atau tidak langsung.

"Ini saya kira perlu respon dan tanggapan serta diskursus oleh seluruh pihak bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat luas perguruan tinggi dan dunia pers memberikan tanggapan, dan masukan untuk sampai pada kesimpulan mana cara memilih pemimpin daerah yang terbaik. apakah melalui sistem perwakilan di DPRD atau secara langsung seperti ini atau bersifat selektif," ungkapnya.

Tito Nilai Pilkada Langsung Banyak Mudarat

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

"Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Sudah mahar politik," ucapnya.