Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap proses tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang tidak terganggu dengan status dualisme kepengurusan parpol. Terkait revisi UU Pilkada, DPR hingga kini masih menunggu rapat konsultasi dengan presiden.

"Kami harap proses persidangan bisa dipercepat sehingga keputusan ini tidak menjadi beban buat KPU. Jika keputusan dipercepat kemungkinan pengambilan keputusan dan inkracht tidak jauh beda," kata Taufik di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).

Taufik menambahkan, dengan persidangan yang dipercepat, diharapkan tahapan banding, hingga kasasi bisa selesai akhir Juli, di mana tahapan pilkada serentak akan dimulai.

"Pendanaan dan legal standing juga penting karena itu lebih baik dipercepat. Karena ada beberapa kabupaten yang belum siap secara anggarannya padahal tinggal dua bulan lagi," kata Taufik.

Politikus PAN ini juga mengimbau semua pihak termasuk fraksi-fraksi agar menyetujui revisi UU Pilkada. Dia menyebut, sebenarnya sudah ada kesepakatan dari seluruh fraksi di Komisi II. Namun hal itu berubah setelah Komisi II menggelar rapat dengan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Menurut Taufik akan lebih baik dalam membahas UU yang membahas kepentingan masyarakat unsur trias politica harus ikut serta dan solid. Dengan melibatkan lembaga yudikatif hal itu bisa mempercepat proses pengambilan keputusan hingga inkracht sebelum akhir juli. "Karena kita tahu sendiri lembaga legislatif dan eksekutif ada potensi konflik sehingga diperlukan kesolidan dengan melibatkan MA," pungkasnya.