Merdeka.com - Rencana pimpinan DPR membuat sekolah khusus anggota legislatif menuai reaksi dari sejumlah politisi. Salah satunya politisi Hanura Dadang Rusdiana. Dia setuju dengan usulan sekolah untuk meningkatkan kualitas anggota dewan itu.

"Sebagai sebuah ide bagus juga, ya seperti kursus singkat begitu. Karena pada dasarnya politisi itu profesi maka tentunya harus didukung oleh pendidikan yang relevan dengan tugas dan tanggungjawabnya," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (26/8).

Akan tetapi, pimpinan harus mengkaji segala aspek yang diperlukan untuk mendukung sekolah parlemen. Mulai dari anggaran, sistem pengajaran, hingga sasaran yang ingin dicapai. Termasuk juga penyesuaian dengan sistem pengkaderan di tataran parpol.

"Namun tentunya harus dikaji dulu urgensinya, kelembagaan maupun anggarannya. Kalau untuk memperkuat wawasan ketahanan nasional negara punya lemhanas, apakah untuk menguatkan kapasitas legislator kita butuhkan sekolah parlemen, ataukah memperjelas sistem pendidikan kader di tingkat partai? Ini tentunya yang harus didalami dulu," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan gagasan sekolah parlemen sebagai bagian dari peningkatan kualitas anggota dewan. Adapun lokasi sekolah yang dipilih adalah Wisma Kopo, Bogor.

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," kata Akom di Komplek Parlemen, Senayan (25/8).

"Tempatnya Wisma Kopo, akan diubah jadi sekolah," sambungnya.

Sekolah yang rencananya akan diikuti oleh seluruh anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia direncanakan dilaksanakan tahun ini. Dia berharap semua partai politik juga bisa ikut terlibat dalam program ini.

"Caleg-calegnya dapat latihan di sana. Dapat pengetahuan bagaimana menjadi anggota parlemen yang baik," kata Politisi Partai Golkar itu.

Disinggung mengenai anggaran, Ade mengatakan dananya minim. menyinggung anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.

"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," terang Akom.