Merdeka.com - Pandemi virus Corona atau Covid-19 yang mewabah Indonesia sudah mulai mempengaruhi beberapa tahapan Pilkada 2020. Bahkan dibuka opsi untuk menundanya.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Diaz Hendropriyono, menilai tak masalah jika memang ada opsi ke arah tersebut.

"Tak masalah (jika Pilkada ditunda). Saya justru dukung. Toh ini untuk kebaikan bersama. Jadi Pilkada saja yang kita lockdown sampai tahun depan," ucap Diaz, Senin (30/3/2020).

Tetapi, kata dia, jika ditunda maka Presiden harus mengeluarkan Perppu. Karena menunda itu bukanlah kewenangan KPU.

"Bukan kewenangan KPU, tapi pembuat undang-undang. Maka dari itu Presiden perlu segera mengeluarkan Perppu," jelas Diaz.

Berdampingan dengan Perppu tersebut, menurutnya harus ada skema yang jelas bagaimana mekanisme penundaannya.

"Harus jelas siapa Plt yang bertugas apabila ada kekosongan di 270 pemerintahan daerah yang ditunda pelaksanaan Pilkadanya, dan juga bagaimana mekanisme pengalihan anggarannya yang sesuai dengan perundang-undangan," kata Diaz.

Dia mengusulkan, jika sudah ada legitimasi hukum yang jelas, maka anggaran untuk Pilkada bisa digunakan untuk membantu masyarakat di tengah wabah pandemi ini.

"Anggaran Pilkada 2020 dapat dialihkan untuk hal yang lebih penting, yakni menjadi dana tanggap darurat Covid-19 untuk menyelamatkan masyarakat. Itu prioritas kita," pungkasnya.