UU PPP Disahkan, DPR Segera Bahas UU Cipta Kerja

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (PPP). Setelah mengesahkan revisi untuk memasukkan metode omnibus law, DPR segera membahas revisi terhadap UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR saat ini masih bersikap menunggu surat presiden dari Istana untuk membahas revisi UU Cipta Kerja. DPR akan segera membahas sesuai mekanisme setelah menerima surat presiden

"Ya kita akan tunggu surpres dari presiden. Kemudian sesuai dengan mekanisme di DPR akan kita teruskan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).

Dia menerangkan, pemerintah meminta UU PPP hasil revisi bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Agar pelaksanaan UU Cipta Kerja bisa berjalan baik di lapangan.

"Tadi juga pandangan dari pemerintah juga menyatakan bahwa ke depan ini bagaimana kemudian pembahasan UU PPP ini bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK sehingga nanti pelaksanaannya itu memang bisa berjalan dengan baik di lapangan dan sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Puan mengatakan, pembahasan di DPR tidak hanya membahas terkait omnibus law saja. Melainkan juga implementasi UU Cipta Kerja nantinya di lapangan.

"Dalam hal ini langsung dikoreksi kembali ke DPR, tidak hanya membahas terkait dengan omnibus law saja, tetapi bagaimana implementasi di lapangannya itu bisa bermanfaat buat bangsa dan negara," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (P3). Palu pengesahan undang-undang diketuk dalam rapat paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).

Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU P3 menjadi undang-undang.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.