Utang ke China sampai gadai BUMN, Rini diminta koordinasi dengan DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto berkomentar tentang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut ingin menggadai perusahaan plat merah besar di bidang perbankan kepada China. Agus Hermanto justru meminta Rini berkoordinasi dahulu kepada DPR untuk menerima perjanjian utang dari China itu.

"Kalau akan melaksanakan utang harus mempertimbangkan secara masak-masak dengan meminta persetujuan dan pembicaraan ke komisi DPR terkait," kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Agus pun menyatakan meskipun BUMN berorientasi untuk mencari keuntungan, seharusnya BUMN tetap melindungi aset negara demi kepentingan rakyat. Menurutnya, perlindungan tersebut melalui sifat keterbukaan BUMN kepada masyarakat lantaran perjanjian utang ke pihak luar.

"Walaupun BUMN sebagai lembaga pemerintah berorientasi profit, aset-aset negara BUMN tak boleh dipisahkan kepada negara RI. Hal itu menjadi prinsip-prinsip rakyat untuk mengetahui secara persis," jelasnya.

Untuk mengantisipasi tak ada koordinasi antara Menteri BUMN dengan DPR, ia akan mengonfirmasi masih terlebih dahulu soal utang ke China kepada komisi dewan terkait.

"Nanti barang kali akan menanyakan dulu ke Komisi VI DPR. Nanti saya akan telepon ke komisi tersebut apakah betul atau tidak," pungkasnya.