Usai Rakornas Gerindra, Capres PAN masih Zulkifli Hasan
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan percaya diri maju sebagai calon presiden 2019. Mengenai ada atau tidaknya perubahan ke depan, Ketua MPR ini menyebut akan dikondisikan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN beberapa bulan ke depan.
"Capres (PAN) itu masih Zulkifli Hasan. Ya kalau ada perubahan nanti tunggu tanggal mainnya, kita Rakernas," kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (12/4).
Menurut pria akrab disapa Zulhas ini, koalisi antara partainya dengan Gerindra maupun PKS, masih berjalan karib. Meski kelak Prabowo Subianto resmi melaju di bursa pencalonan presiden 2019, hal tersebut diyakini tidak akan mempengaruhi koalisi mereka.
"PAN masih kok koalisi, yang saya bilang yang penting koalisi nasional. Koalisi yang menjahit merah putih. Yang persatukan, kualitas, jangan bermusuhan," jelas Zulhas.
Karenanya, dia meminta publik tidak menginterpretasi berlebihan soal aksi berkudanya di Rakornas Gerindra kemarin, Rabu 11 April 2018. Semua, lanjut Zulhas, semata menghormati agenda partai pengundang.
"Jadi kalau Gerindra undang kenapa nggak datang? Ya datang. Kalau PDIP undang ya datang. Golkar ketemu, ya ketemu," ungkap dia.
Reporter: Putu Merya Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya terkait jatah menteri kepada presiden terpilih capres Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaMenurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaAri lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Mahfud sejak awal sudah membahas skala prioritas dari tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya