Merdeka.com - Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengungkap rencana besar partainya untuk menunjang kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke arah yang lebih baik lagi. PDIP berencana membuat sekolah bagi para menteri khusus membahas visi dan misi pemerintah, seperti sekolah calon kepada daerah untuk menghadapi pilkada serentak.

Hendrawan mengatakan, rencana ini baik untuk menginternalisasi capaian program pemerintahan Jokowi. Dengan adanya sekolah ini, diharapkan kinerja menteri seirama dengan program dan janji politik Presiden Jokowi nantinya.

"Itu sebabnya sekolah visi misi presiden itu harus menginternalisasi visi misi dalam satu wadah, semacam sekolah dalam satu pusat internalisasi," kata Hendrawan kepada merdeka.com, Senin (29/6).

Hendrawan menilai, jika para menteri tidak 'disekolahkan' maka akan terus terjadi perbedaan konsep pembangunan pada pemerintah. Dia menambahkan, mahzab Jokowi dan para menteri harus seirama.

"Kalau tidak berbagai mahzab paradigma berbenturan dengan kabinet, sehingga kohergensi kebijakan tidak terjadi. Yang satu pakai teori A, yang satu teori B, teori C," tutur dia.

Sebelumnya, PDIP membuka sekolah partai untuk menyiapkan calon kepala daerah menghadapi Pilkada serentak pada Desember mendatang. Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menjelaskan selain untuk menyiapkan calon kepala daerah, sekolah ini juga untuk memenangkan partai berlambang banteng ini.

"Sebagai ketua umum saya melihat harus adanya pelatihan yang tentunya akan berguna bagi mereka jika sekiranya maju bisa berhasil. Sehingga kita PDIP sebagai organisasi partai politik dari sejak dulu selalu saya ajarkan untuk jadi keluarga besar yang bersatu dan bersinergi. Sehingga untuk itu kami melakukan pelatihan," kata Mega di DPP PDIP,

Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6).

Mega menjelaskan untuk menghadapi Pilkada, setiap partai memiliki persiapan masing-masing. Sedangkan PDIP mencanangkan beberapa persiapan, baik secara internal maupun eksternal.

"Internal itu fit and proper test dan psiko test. Setelah itu mendapat rekomendasi untuk pelatihan yang berguna. Sedangkan eksternal kita lakukan survey secara umum dan tertutup. Kita mencoba mempertajam situasi lapangan yang ada," imbuhnya.

Lanjut dia, calon kepala daerah harus memiliki hak atas kekayaan intelektual yang akan berdampak pada hak paten suara rakyat. Selain itu, peserta juga harus memiliki kepribadian dalam bidang budaya.

"Bangkitkan budaya daerah itu, seperti bahasa daerah. Ada yang bilang mereka merasa prihatin. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang malas untuk menulis. Mereka lebih senang bahasa verbal. Kalau tidak dipergunakan ya dicatat, sehingga generasi berikutnya yang ingin mempelajari bisa mudah," jelas Mega.